Follow
Max: Ketum Demokrat boleh rangkap jabatan
Merdeka.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan, aturan ketua umum tidak boleh rangkap jabatan sudah dianulir. Artinya, ketua umum Demokrat terpilih di Kongres Luar Biasa (KLB) nanti boleh rangkap jabatan.
Max menjelaskan, bahwa dalam rapat internal partai, ketentuan ketua umum yang baru sudah jelas tidak boleh mencalonkan diri sebagai presiden di 2014. Namun, ketua umum terpilih boleh rangkap jabatan.
"Itu sudah resmi (aturan ketua umum), Ketum tidak boleh nyapres. Rangkap sudah dianulir. Bisa rangkap jabatan," kata Max di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (21/3).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
Selain itu, lanjut dia, syarat untuk menjadi ketua umum adalah seorang kader yang minimal sudah berpengalaman selama lima tahun di Demokrat.
"Kader penting. Yang baru sehari bukan kader namanya. Minimal 5 tahun jadi pengurus," tegas dia.
Terkait dengan mekanisme yang berlangsung dalam KLB mendatang, Max menuturkan, hingga kini belum dapat dipastikan apakah melalui aklamasi atau voting.
"Mufakat itu penting, jangan dipojokkan bahwa kita tidak melakukan musyawarah mufakat. Semua kita lakukan dengan sistem yang sangat simple," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dody menjelaskan, hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU membeberkan alasan kenapa caleg terpilih tidak perlu mundur jika maju di Pilkada
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca Selengkapnya
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya
Baca Selengkapnya
Ibas berharap koalisi pada Pilkada 2024 menghasilkan calon kepala daerah yang mumpuni.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
"Hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampanye,"
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca Selengkapnya
Respons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya