Menebak arah reshuffle jilid II

Merdeka.com - Perombakan kabinet jilid II ini yang sempat menjadi teka-teki dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya terwujud. Kemarin, Rabu (27/7) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama baru dalam tubuh kabinet. Setidaknya ada sembilan kementerian diisi oleh nama-nama baru, selain beberapa posisi menteri yang digeser oleh sang presiden.

Namun, terpilihnya Hartanto Airlangga (Golkar) sebagai Menteri Perindustrian (Sebelumnya Saleh Husin) dan Asman Abnur (PAN) sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebelumnya Yuddy Chrisnandi) menjadi sinyal kuat adanya 'harga' yang harus dibayar oleh masuknya dua partai ini ke pemerintahan Jokowi-JK.

Pengamat politik Lingkar Mardani, Ray Rangkuti menilai, terpilihnya Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Muliyani sebagai Menteri Keuangan dan Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan semakin menguatkan kesan jika reshuffle ini tak lepas dari nuansa kedekatan politik di lingkaran istana.

Nuansa kedekatan politis menurut dia terlihat oleh jatah menteri yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Menurut Ray, dalam reshuffle ini, jatah partai sama sekali tidak dikurangi, hanya berganti nama dan posisi (meski jatah Hanura dikurangi dan diberikan kepada partai lain), termasuk memberikan kursi bagi Golkar dan PAN.

"Reshuffle jilid II lebih pada pragamatisme dan akomodasi politik semata. Nama-nama yang masuk dan keluar menjelaskan hal ini," kata pengamat politik Lingkar Mardani, Ray Rangkuti ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (27/7).

"Beberapa nama yang sebenarnya menunjukkan kinerja bagus, berjalan sesuai visi misi presiden, entah karena apa, terpinggirkan. Bahwa mungkin ada kesalahan masih masuk dalam kategori ringan. Sebaliknya, para penggantinya memperlihatkan kekentalan pragmatisme dan akomodasi politik itu," imbuh dia.

Ray menilai Jokowi masih belum 'sehat' memilih para menteri seperti Wiranto dan Sri Mulyani sebagai Menko Polhukam dan Menteri Keuangan. Sebab, menurut dia, kedua menteri ini terlibat 'utang perkara' di masa lalu. Wiranto dikaitkan masalah pelanggaran HAM dan Sri Mulyani terkait skandal dana talang Bank Century.

"Dan sekaligus ini juga memberi sinyal jika rezim Jokowi seperti mengabaikan pentingnya penegakan hukum atas kasus ini. Reshuffle ini tak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia," kata Ray.

Tanggapan berbeda datang dari pengamat politik, Boni Hargens pembagian jatah kursi kepada partai pendukung adalah hal wajar seperti 'take dan give'. Golkar, Pan dan PKB mendapat jatah kursi karena sudah masuk ke pemerintah. Hanya, kata dia, Jokowi masih mempertimbangkan kualitas dari nama-nama yang sudah terpilih ini.

"Kalau partai udah dukung pasti ada timbal baliknya, itu wajar, tapi ada pertimbangan kualitas," kata Bony.

Perombakan kabinet yang kedua ini tergolong besar. Sembilan menteri dicopot oleh Presiden Jokowi dan menempatkan nama baru. Menurut Boni, hal ini dilakukan Jokowi tentunya dengan berbagai pertimbangan matang. Situasi ekonomi yang tak kunjung membaik di paruh pertama pemerintahan dan situasi keamanan yang kian menjadi momok diharapkan menampakkan tren positif dengan pergantian di tingkat kementerian ini.

"Sasaran untuk kuat pemerintah di tengah situasi ekonomi dan kemanan yang kurang baik. Pergantian ini poistif, dan lagi-lagi tergantung menterinya. Jokowi sudah beri contoh dengan paradigma Nawa Cita tapi jangan jalan sendiri, jangan ikut ideologi partai tapi Trisakti dan Nawa Cita," jelasnya.

Terkait tudingan bagi-bagi jatah kepada partai pendukung pemerintah, Boni mengatakan jika hal itu masih dalam batas kewajaran. Tujuannya bukan pada pemberian kekuasaan tetapi penyerahan tanggung jawab kepada para menteri dari partai. Sebab, Jokowi, kata dia masih mengedepankan kualitas para menteri yang dipilih.

"Di negara maju, orang bagus dari oposisi juga ditarik ke pemerintah. Ini kan semacam pembagian peran," kata dia.

Hal yang cukup mengejutkan dalam reshuffle ini adalah dicopotnya Menteri Anis Baswedan dan Ignasius Jonan. Boni mengatakan hal itu sebenarnya berbenturan dengan harapan yang tinggi dari masyarakat, sementara di suatu sisi kedua menteri berhadapan dengan medan dan situasi yang sulit di lapangan. Tapi, dikritisi Boni, pencopotan Anis kelihatan sudah tepat sebab sejauh ini belum terlihat adanya perubahan baru di bidang pendidikan.

"Anis sudah mulai dengan baik. Tapi dia cukup genit di media, bangun popularitas. Memang itu tidak salah ya tapi harapan masyarakat itu terlalu tinggi," jelas dia.

Tanggapan berbeda ketika Rizal Ramli dan Sudirman Said juga ikut dicopot oleh Jokowi. Masyarakat terkesan tidak terkejut jika kedua menteri ini dicopot sebab pernah sempat terlibat konflik terbuka dan tentunya menggangggu pemerintahan Jokowi-JK.

"Rizal Ramli dan Sudirman Said lebih pada tekanan situasi, terlibat konflik terbuka, cukup menggangu pemerintahan. Tapi saya menduga, ada kelompok politik yang tidak suka Rizal di situ. Saya tidak tahu persis kelompok mana, tapi secara kualitas sih Rizal Ramli bagus," ungkapnya.