MPR: Perlu sosialisasi Perppu Ormas agar tak jadi pemadam kebakaran

Merdeka.com - Pro kontra kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, terus bergulir. Salah satunya karena pemerintah dinilai bakal sewenang-wenang membubarkan ormas tanpa proses hukum di pengadilan.

Perppu pembubaran ormas ini terlebih dahulu akan diminta persetujuan ke DPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan, pemerintah perlu menyosialisasikan Perppu ini agar tidak menimbulkan polemik ketika nanti mulai diterapkan.

"Perppu ya saya kira perlu sosialisasi apa isinya. Kita lihat dulu, kita kaji, bisa dilanjut atau tidak," ujar Zulkifli saat ditemui di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah menggandeng pelbagai pihak terkait untuk mendiskusikan ini. Dia khawatir, jika tanpa sosialisasi akan berakibat buruk ke depannya.

"Kan bagus kalau Perppu itu diajak bersama sama membahas supaya kita tidak sepeti pemadam kebakaran. Bahaya," ucapnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengaku tidak ingin dalam posisi mendukung atau menolak terbitnya Perppu ini. "Jangan dikit dikit dukung mendukung. Terbelah kita, ini dukung, ini anti," ucapnya.

Sebelumnya, Kecaman keras soal terbitnya Perppu ini dilayangkan Mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Perppu No 2 tahun 2017 adalah langkah fatal Presiden Jokowi. "Setelah pemerintah menerbitkan Perppu ormas itu, saya menilai itu langkah fatal Jokowi. Dia sudah mengabaikan fatwa-fatwa," kata Amien Rais usai menghadiri silaturahmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Jawa Barat, di Masjid Raya, Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung, Kamis (13/7).

Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang pengganti UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, untuk menempuh jalur hukum. Presiden Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara hukum sehingga pemerintah memberikan ruang kepada pihak yang menolak untuk melakukan gugatan.

"Yang tidak setuju dengan Perppu ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum. Tapi yang kita ingin negara ini tetap utuh," kata Jokowi usai acara peresmian akademi bela negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).

Presiden menjelaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas. Pemerintah tidak ingin membiarkan ada ormas atau kelompok tertentu yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain.

"Kalau ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan mengganti pandangan negara dg ideologi yg lain, apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan," tegasnya.

"Mereka yang terang terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak," sambung Jokowi. (mdk/noe)