MUI Jabar imbau peserta Pilgub tak main politik uang
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyampaikan deklarasi sikap dalam Pilkada serentak dan Pilgub. Beberapa poin yang disampaikan pun berisi imbauan kepada masyarakat dan setiap calon kepala daerah.
Hal itu mengemuka dalam acara silaturahmi MUI dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung (21/2). Deklarasi itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar.
Dalam deklarasi disebutkan bahwa masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih diimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk melahirkan pemimpin yang akan mengemban tugas Amar ma'ruf nahi munkar.
-
Bagaimana Pemilu menciptakan pemerintahan yang mewakili rakyat? Pemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.
-
Bagaimana Pemilu memastikan keadilan dan partisipasi dalam pembentukan pemerintahan? Dengan memberikan hak suara kepada setiap warga negara dewasa, Pemilu memastikan partisipasi yang adil dan setara dalam proses pembentukan pemerintahan.
-
Siapa yang mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu)? Kini ada ratusan eks napiter bahkan telah menjadi agen demokrasi dan membantu pemerintah memerangi pemahaman salah radikal terorisme. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), mereka mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan agar berlangsung aman, damai, dan lancar.
-
Bagaimana rakyat diberikan kebebasan dalam memilih pemimpin di Pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana cara menentukan pemimpin dan wakil rakyat di pemilu? Tahapan pemilu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara.
Hindari praktik politik uang dan golput karena itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam proses memilih pemimpin yang diwajibkan dalam agama.
MUI pun meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa jujur, terpercaya, amanah aktif dan aspiratif serta mempunyai komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
"Hukumnya adalah wajib, sesuai dengan keputusan Ijtima ulama tahun 2009," katanya.
Selanjutnya, MUI jabar dengan tegas menolak praktik politik uang yang dilakukan oleh siapapun. Karena, praktik itu dapat mencederai demokrasi dan masa depan bangsa.
"Politik uang termasuk kategori riswah yang memberi dan yang menerima akan masuk neraka," tegasnya.
MUI mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah agar tidak menggunakan isu SARA sebagai bahan kampanye. Pasalnya, berpotensi memecah belah masyarakat dan umat beragama. Jangan pula menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.
"Janganlah sekali-kali tempat ibadah dijadikan sarana kampanye," ujar Rafani.
Penggunaan media sosial pun harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan menghujat, saling menghina atau menumbuhkan kebencian pada pemerintah.
"Bila hal ini dibiarkan, selain akan merusak tatanan keutuhan bermasyarakat juga berpotensi merusak rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan berujung pada pelemahan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai," jelasnya.
MUI berharap, proses penyelenggaraan Pilkada bisa berlangsung aman, damai dan tertib yang bisa menjamin hak-hak politik masyarakat secara langsung dan demokratis.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengaku tidak tertarik maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaMasa depan Banten ke depan sangat ditentukan oleh pilihan masyarakat yang memiliki sikap kritis atas realitas masa lalu dan saat ini.
Baca SelengkapnyaKebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ibas berharap koalisi pada Pilkada 2024 menghasilkan calon kepala daerah yang mumpuni.
Baca SelengkapnyaMahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca SelengkapnyaAnak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Baca SelengkapnyaAziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan dirinya masih menunggu arahan para ketua umum partai politik untuk maju Pilgub 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya