Follow
NasDem Dukung Pilkada Langsung Dievaluasi, Tapi Tidak Dikembalikan ke DPRD
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menilai pelaksanaan pilkada langsung harus di evaluasi. Namun, menurutnya, evaluasi tidak harus membuat pilkada dikembalikan ke ranah DPRD.
"Tetapi kalau evaluasi itu mengembalikan pilkada langsung ke DPRD. selain setback, Pilkada oleh DPRD ini kan sudah berjalan berkali-kali, belasan kali di zaman Orde Baru, Kepala Daerah, Bupati, Wali kota, Gubernur itu dipilih oleh DPR," kata Saan pada wartawan, Rabu (20/11).
Pilkada Lewat DPRD Kemunduran
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Apa prioritas utama NasDem dalam Pilgub Jakarta 2024? 'Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino habis itu yang lain-lain kita lihat nanti. PKS juga punya nama, PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah,' kata Willy kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
Saan mengatakan pilkada langsung adalah evaluasi dari pilkada melalui DPRD. Maka dari itu, dia ingin pelaksanaan pilkada tidak berjalan mundur.
"Jadi, sekali lagi bahwa pilkada langsung itu adalah koreksi dan jawaban atas pilkada lewat DPRD yang selama orde baru itu di jalankan, itu satu," ungkapnya.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini mengatakan hal-hal yang harus dikoreksi terkait pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.
"Selama ini pidana terkait dengan pilkada yang dilakukan oleh calon termasuk soal money politik, itu ketika tetapkan sudah menjadi calon," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
Baca Selengkapnya
NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca Selengkapnya
Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.
Baca Selengkapnya
Paloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.
Baca Selengkapnya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca Selengkapnya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca Selengkapnya
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya