Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansel kaget 3 surat laporan seleksi KPU-Bawaslu telat sampai DPR

Pansel kaget 3 surat laporan seleksi KPU-Bawaslu telat sampai DPR Betty Alisyahbana. ©alsi-itb.org

Merdeka.com - Panitia Seleksi (Pansel) anggota KPU-Bawaslu mengaku kaget mengetahui informasi 3 surat yang dikirim ke Komisi II DPR melalui pimpinan DPR telat diterima. Anggota Pansel, Betty Alisjahbana, mengatakan, surat tersebut berisi laporan hasil seleksi anggota KPU-Bawaslu.

Melalui surat itu pula, Pansel mengundang Komisi II DPR untuk memonitor tahapan seleksi calon penyelenggara pemilu. Tiga surat itu dikirim secara bertahap pada 29 November 2016, 22 Desember 2016. Sayangnya, surat-surat itu baru diterima Komisi II beberapa hari lalu.

"Saya juga baru tahu hari ini, rupanya itu tidak sampai atau ke Komisi II-nya baru belakangan," kata Betty di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).

Komisi II DPR merasa ada sabotase karena tidak dilibatkan Pansel dalam setiap tahapan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Betty membantah Pansel berniat tidak melibatkan Komisi II. Pihaknya mengaku memiliki tanda bukti telah mengirimkan surat kepada Komisi II melalui Pimpinan DPR.

"Jadi ada masalah itu. Anggota (Komisi II) jadi merasa, 'Kok kami enggak diajak', dan menganggap ada sabotase, dan sebagainya," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman mengklaim tidak menerima informasi soal surat yang dikirim Pansel pada November lalu. Rambe menilai koordinasi yang dilakukan Pansel tidak berjalan baik. Seharusnya, kata dia, Pansel lebih pro aktif memastikan surat tersebut telah sampai di Komisi II.

"Ada koordinasi yang tidak berjalan baik. Dari pansel juga harusnya lebih proaktif. tadi saya sampaikan, ada kegenitan," tutur Rambe.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024

KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024
Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024

Disetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Rilis Laporan Awal Dana Kampanye: Prabowo-Gibran Paling Banyak, Ini Rinciannya
KPU Rilis Laporan Awal Dana Kampanye: Prabowo-Gibran Paling Banyak, Ini Rinciannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan laporan dana awal kampanye capres dan cawapres Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan
Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan

Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?
Kapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?

Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Baca Selengkapnya
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya

KPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK

Bawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya