Partai pendukung Jokowi gerah dengan ulah PAN

Merdeka.com - Loyalitas PAN sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mulai diragukan. Partai-partai pendukung Jokowi mulai menunjukkan sikap tak 'sreg' dengan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu.

"Ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tetapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Politikus NasDem Taufiqulhadi menanggapi sikap PAN.

politikus NasDem Taufiqulhadi ©2017 Merdeka.com/nasdem.id

Bukan tanpa sebab, setidaknya ada tiga manuver PAN yang bikin partai pendukung Jokowi geleng-geleng. Pertama soal pembahasan revisi UU Pemilu. Di mana PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB dan PPP sepakat dengan opsi presidential threshold 20 persen, tapi PAN ingin nol persen, seperti oposisi.

Kedua, terkait dengan sikap pemerintah yang mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Semua partai koalisi pendukung Jokowi solid. Tapi tidak dengan PAN. Zulkifli Hasan dan Amien Rais, petinggi PAN malah mengkritik habis Perppu itu.

Dua isu ini dianggap krusial. Harusnya partai pendukung solid.

Sekjen PPP Arsul Sani memaklumi jika perbedaan pandangan terjadi di dalam koalisi untuk hal-hal yang tidak mendasar. Misalnya, Pilgub DKI 2017 dan program sekolah lima hari yang ditawarkan Kemendikbud.

"Kalau yang tidak mendasar, boleh dong berbeda. Pertanyaannya kemudian, yang mendasar itu apa? Kalau bagi kami PPP, soal Perppu itu mendasar, soal Presidential Threshold, itu mendasar. Tetapi kalau soal kebijakan 5 hari sekolah itu, itu enggak mendasar. PPP pun keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah," kata Arsul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).

Sekjen DPP PPP Arsul Sani ©2017 merdeka.com/moch andriansyah

Tapi, PPP tak setuju jika PAN disuruh keluar dari koalisi. Dia hanya meminta penegasan saja ingin tetap di dalam pemerintah atau berada di luar.

"Eggak usah disuruh out-lah, cukup menegaskan sikapnya, saya tetap mau ada di dalam atau tidak," jelas Asrul.

Golkar pun demikian. Wasekjen Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, seharusnya secara etika politik, partai-partai yang tergabung dalam koalisi bisa satu sikap dalam mendukung langkah dan kebijakan politik pemerintah.

"Memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan politik itu tersebut," tegasnya.

PDIP lebih keras lagi menanggapi manuver PAN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ©2016 Merdeka.com

Oleh karena itu, Hasto menegaskan partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mencoba mentralisir keadaan. Dia mengaku sudah dikontak langsung oleh Sekjen PDIP Hasto. Menurut dia, Hasto tidak bermaksud meminta PAN untuk keluar dari partai koalisi pemerintah.

"Enggak begitu, enggak begitu, tidak ada perkataan bahwa kalau beda pendapat keluar, saya sudah bicara, pokoknya apa yang disampaikan oleh mas Hasto tidak tersampaikan, tidak seperti itu, sudah diklarifikasi ke kami," kata Eddy saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/7).

"Kita sudah komunikasi dan sudah clear, di antara PAN dengan mas Hasto ini, tidak ada apa-apa," kata Eddy.

sekjen PAN Eddy Soeparno ©2017 Merdeka.com/eddysoeparno.com

Eddy menjelaskan, partainya tak bisa dibilang beda sikap dengan partai pemerintah dalam revisi UU Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR. Partai pemerintah ingin presidential threshold senilai 20 persen, tapi PAN malah ingin dihapuskan.

"Mengenai UU Pemilu kan kita sudah bersikap, bahwa untuk beberapa hal kita pada prinsipnya kita koperatif. Tapi ada beberapa hal penting, kita minta diperhatikan. Intinya, bagi kami kalau dipermasalahkan PT 20 persen pada prinsipnya PAN terbuka untuk melakukan pembicaraan, jadi bukan kita beda pendapat dengan partai koalisi, tidak," kata Eddy saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/7).

Kemudian, terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, Eddy menegaskan, wajar saja jika PAN berbeda dengan pemerintah. Sebab, pemerintah kan harusnya netral, tidak ikut campur dalam hal Pilkada.

"Kalau Pilkada DKI kita beda dengan pemerintah, di Pilkada kan pemerintah memang tidak boleh memihak, kalau berbeda dengan partai pendukung pemerintah, mungkin tapi tidak dengan pemerintah," kata Eddy.

Sementara soal Perppu pembubaran Ormas, Eddy menekankan, sebagai partai pemerintah, sudah semestinya menjaga wibawa Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Perppu memang harusnya dikeluarkan dalam kondisi darurat. Bahkan saat ditanya PAN tidak dimintai pertimbangan soal Perppu, Eddy mengaku baru pulang dari luar negeri.

"Saya terus terang hampir tiga minggu setelah Lebaran, keluar negeri berlibur dengan keluarga, jadi tidak update. Tetapi intinya, kembali lagi PAN meski partai pendukung, tapi kalau ada kurang akurat, kurang pas, kita harus menyatakan, karena tujuan kita sebagai partai pemerintah ingin jaga posisi pemerintah, jaga wibawa presiden," tutup Eddy.