PDIP Dukung Pemilu 2024 Terapkan Sistem Tertutup Coblos Partai, Ini Alasannya
Merdeka.com - PDI Perjuangan mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup atau pemilihan coblos partai. Sistem pemilihan umum ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan Kongres V PDIP mendorong sistem pemilu proporsional tertutup yang dianggap sesuai dengan perintah konstitusi.
Simak berita Pemilu 2024 selengkapnya di Liputan6.com
-
Apa yang dimaksud dengan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem pemilu proporsional tertutup adalah metode pemilihan umum di mana pemilih memberikan suaranya untuk partai politik, bukan untuk kandidat individual.
-
Kenapa sistem pemilu proporsional terbuka dipilih di Indonesia? Sistem ini memberikan kesempatan lebih besar bagi kandidat untuk dipilih berdasarkan popularitas dan rekam jejak pribadi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan partai politik dan kandidat dapat lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan memenuhi harapan pemilih.
-
Bagaimana PDIP memenangkan pemilu? Kemenangan ini menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.Hal ini juga menegaskan bahwa visi dan misi partai ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia.
-
Apa yang dipilih rakyat pada Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai.
-
Bagaimana calon terpilih di Pemilu Proporsional Tertutup? Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, secara teknis pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
"Dalam pandangan PDI Perjuangan dengan keputusan Kongres ke-V, sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi di mana peserta Pileg adalah parpol," ujar Hasto saat konferensi pers refleksi akhir tahun, Jumat (30/12).
Hasto mengatakan, sistem pemilihan coblos calon legislatif atau proporsional terbuka melahirkan liberalisasi politik. Ia telah melakukan penelitian program doktoralnya bahwa liberalisasi politik ini menciptakan kapitalisasi politik dan memunculkan oligarki politik, serta persaingan bebas dengan segala cara.
Menurut Hasto, bila diterapkan sistem proporsional tertutup akan mendorong proses kaderisasi di partai politik dan bisa mencegah terjadinya liberalisasi politik. Sistem coblos partai juga dinilai akan mengurangi berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu.
"Dan selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa ditekan," papar Hasto.
Sistem proporsional tertutup juga dinilai akan lebih menghemat biaya pemilu di tengah berbagai masalah ekonomi. "Sehingga akan menghemat secara signifikan biaya pemilu sekiranya proporsional tertutup itu ditetapkan," imbuh Hasto.
Namun, PDIP tidak ikut campur untuk mengubah sistem pemilu tersebut. Hal itu menjadi kewenangan DPR RI sebagai pembuat undang-undang.
"Tetapi, hal itu tentu saja menjadi ranah dari DPR RI terkait dengan hal tersebut," kata Hasto.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaRieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sindiran keras atas pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal jangan macam-macam dengan Raja Jawa.
Baca SelengkapnyaPDIP Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hukum Kembali Diakali Demi Loloskan Putra Penguasa
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pemanggilan Hasto tidak lepas dari aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca Selengkapnya