PDIP Kritik Food Estate yang Digarap Prabowo, Gerindra Ibaratkan Koalisi seperti Kendaraan
Wakil ketua MPR RI ini mengingatkan pesan Prabowo bahwa setelah pemilu akhirnya seluruh komponen bangsa akan bersatu kembali.
Muzani mengibaratkan koalisi pemerintah seperti sebuah kendaraan.
PDIP Kritik Food Estate yang Digarap Prabowo, Gerindra Ibaratkan Koalisi seperti Kendaraan
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, wajar apabila ada perbedaan pandangan di internal koalisi pemerintahan. Hal itu menanggapi kritik PDI Perjuangan terhadap program food estate atau lumbung pangan yang digarap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Muzani mengibaratkan koalisi pemerintah seperti sebuah kendaraan. Setiap penumpangnya tentunya punya perbedaan apa yang dilakukan dalam satu kendaraan tersebut.
"Ya selalu saja ada potensi itu kami tidak menafikan dalam satu perahu dalam satu mobil perjalanan ada orang yang melihat ke arah kanan ada yang melihat ke arah kiri ada yang melihat ke arah ke depan dan seterusnya. Ada yang ngobrol, ada yang menikmati suasana itu dalam perjalanan. Jadi kami memahaminya itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Muzani tak menjawab apakah perbedaan sikap PDIP itu karena perbedaan sikap politik di Pemilu 2024.
Wakil ketua MPR RI ini mengingatkan pesan Prabowo bahwa setelah pemilu akhirnya seluruh komponen bangsa akan bersatu kembali.
"Yang diminta Pak Prabowo adalah kita harus melihat Indonesia ke depan dan pada akhirnya kita harus bersatu kembali Pemilu adalah sebuah sarana alat untuk memilih pemimpin dan nanti ketika pemimpin itu ditemukan lewat mekanisme demokrasi pemilu maka mereka akan bersatu kembali itu yang kembali berulang ulang Pak Prabowo ingatkan kami semua," jelas Muzani.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia menyebut, proyek itu merupakan bagain dari kejahatan lingkungan.
Sebab, proyek tersebut kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurut Hasto, proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun. Hal itu, dia sampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
merdeka.com
