PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap. Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah tidak terlalu memaksakan pemindahan IKN.
"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar dia.
Bahkan, dia juga mengaku tidak optimis IKN bisa dikebut di pemerintahan mendatang. Apalagi, ke depan pemerintah terpilih juga memiliki fokus program sendiri lewat makan siang gratis.
"Belum lagi sudah disedot dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun ya, jadi jangan berharap," imbuh Djarot.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke di Kalimantan Timur belum rampung.
Dia menyebut peluang keppres baru akan diterbitkan oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden. Dia mengaku tak mau memaksakan sesuatu. Tak hanya Keppres, rencana Presiden Jokowi untuk mulai berkantor di IKN juga batal.
Awalnya, dia dijadwalkan berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Namun, terkini, Presiden Jokowi hanya menjawab dia akan mulai berkantor di IKN jika fasilitas atau kebutuhan dasar seperti listrik dan air sudah siap.
"Airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
