PDIP Ungkap Reaksi Megawati Dengar Dewan Kolonel: Apa-Apaan Bentuk Dewan Kolonel

Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyaan maksud dari pembentukan dewan kolonel yang disebut untuk membantu pencapresan Puan Maharani. Sikap Megawati tersebut diungkap Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

Megawati, kata Komarudin, menegaskan, dewan kolonel tidak dikenal dalam organisasi PDIP. Dia menyebut, seluruh kader harus tunduk dan patuh pada aturan AD/ART partai.

"Yang jelas ibu bilang mempertanyakan 'loh, ini apa-apaan bentuk dewan kolonel?'. Dewan kolonel itu tidak dikenal dalam AD/ART partai. Kita ini PDIP, kita ini organisasi. Organisasi itu punya aturan dasar namanya AD/ART partai," kata

Komarudin juga mengaku tidak setuju ada pengkotakkan antara loyalis Puan, Ganjar atau kader lain di PDIP. Dia menegaskan, seluruh kader PDIP harus loyal terhadap Megawati dan aturan partai.

"Saya tidak setuju kata loyalis mbak Puan atau loyalis Ganjar, loyalis siapa. Seluruh anggota partai itu loyalnya kepada partai. Dan kalau mau loyal kepada partai, kepada pimpinan partai maka loyal kepada ketua umum partai yang namanya Megawati Soekarnoputri. Jadi tidak bisa masing-masing bikin loyalis sendiri-sendiri," ujar dia.

Dia juga mengingatkan seluruh kader PDIP untuk bergerak mengikuti aturan organisasi. Sebagai penegak aturan partai, Komarudin tidak ingin kader PDIP bergerak sendiri-sendiri tanpa instruksi Megawati.

"Jadi teman-teman jangan cari-cari muka lah dengan cara yang lebih konstitusional, berpegang pada aturan organisasi supaya partai besar. Harapan rakyat kepada partai ini kan besar. Sebagai partai pemenang pemilu yang diberi tanggung jawab oleh rakyat, tanggung jawab ke depannya juga harus berat. Harus mempersiapkan diri utnuk kompak, solid dalam satu barisan untuk menunggu keputusan ketua umum partai," tutup Komarudin.

Diketahui, DPP PDI Perjuangan memberikan surat teguran keras dan terakhir kepada kader yang terlibat dalam dewan kolonel. Pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan politikus PDIP Johan Budi Sapto Pribowo untuk mendukung pencapresan Puan Maharani.

Surat peringatan ke Dewan Kolonel ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Surat teguran DPP PDIP kepada anggota-anggota dewan kolonel keluar pada 5 Oktober 2022 lalu. Surat itu menjelaskan bila pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART.