Pemerintahan Prabowo Dinilai Belum Tegas Interpretasikan Prinsip Bebas Aktif Indonesia
Pemerintahan Prabowo dinilai sering kali ada salah tafsir dalam menerapkan prinsip bebas aktif.
Ketua Departemen Hubungan Internasioal CSIS Lina Alexandra menilai, pemerintah Indonesia belum terlihat secara tegas menginterpretasikan prinsip bebas dan aktif dalam kebijakan luar negeri. Menurutnya, sering kali ada salah tafsir dalam menerapkan prinsip bebas aktif.
Hal ini disampaikan Lina merespons pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri 2025 dan Jelang 100 Hari Diplomasi Prabowo dalam diskusi CSIS Indonesia, Senin (13/1).
"Kita tidak bisa melihat secara tegas bagaimana pemerintahan yang baru ini menginterpretasikan prinsip bebas dan aktif dan ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, karena sering kali yang kita lihat ada kesalahan penerjemahan dari prinsip bebas aktif ini," ujar Lina di Jakarta.
Bahkan, lanjut Lina, dalam beberapa waktu terakhir banyak kritik bahwa pemerintah Indonesia terlihat sudah meninggalkan prinsip bebas aktif. Menurutnya, penjelasan Menlu Sugiono terkait bebas aktif pun tidak terlalu jelas.
"Bahkan memang banyak disampaikan, karena kita tahu banyak sekali kritik bahwa
pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir itu sudah pada prinsipnya meninggalkan bebas aktif ini," ucapnya.
"Dan Menlu di dalam pidatonya sendiri menyebutkan, ketika menyebutkan BRICS disebutkan bahwa Indonesia tidak meninggalkan prinsip ini, tetapi penjelasannya tidak terlalu jelas," sambung Lina.
Lina menambahkan, seringkali bebas aktif dijadikan sebuah tujuan. Padahal hal itu adalah sebuah prinsip bagi Indonesia yang mesti tetap dipegang.
"Sering kali kesalahannya adalah bebas aktif ini dijadikan tujuan, kita bebas, kita aktif, ini suatu tujuan, padahal ini sebenarnya adalah prinsip yang meng-guide bagaimana kita berusaha melakukan kebijakan luar negeri kita," pungkasnya.
