Pengamat Nilai Indonesia Siap Jadi Pemain di Kancah Internasional dengan Sikap Politik Bebas Aktif

Sejumlah pengamat menanggapi kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri.

Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan pandangannya terhadap kunjungan dinas luar negeri Prabowo Subianto selama sebulan menjabat sebagai presiden Indonesia dalam siaran pers yang diadakan pada Selasa, (26/11) sebagai sinyal pada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi pemain global di kancah internasional.

“Menurut saya yang paling penting itu adalah sinyal pada dunia internasional bahwa I’m here dan Indonesia will be a player, global player,” kata Djalal.

Djalal menambahkan dengan menggunakan prinsip bebas aktif Indonesia harus memperjelas perwujudan dari prinsip tersebut.

“Prinsip politiknya jelas bebas aktif, tapi bebas aktif itu harus diwujudkan dengan strategi, strategi yang inisiatif dan berdampak,” kata Djalal.

“Jadi mari kita lihat inisiatif (kebijakan) apa yang akan dilakukan pak Prabowo dan apa dampaknya,” imbuhnya.

Bebas aktif Indonesia dipertanyakan

Ketika ditanya tanggapan terkait upaya Indonesia untuk masuk dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) yang mana BRICS dilabeli sebagai kelompok negara yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan ke Barat.

Menanggapi hal itu, Djalal menyebut hal itu sebagai sebuah pijakan alih-alih pergeseran politik.

Djalal menegaskan, pada masa presiden pendahulu ada upaya membentuk kerja sama antar negara. Hal ini berlaku pula dengan kebijakan yang diambil Prabowo untuk mengupayakan Indonesia masuk dalam BRICS.

Sebelumnya, Prabowo menunjuk Sugiono, Menteri Luar Negeri untuk melakukan dinas pertamanya ke Kazan, Rusia dalam upaya Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Kunjungan tersebut menimbulkan banyak tanda tanya perihal konsistensi politik bebas aktif Indonesia.

Soemadi, seorang diplomat yang juga menghadiri siaran pers tersebut menambahkan bahwa sikap bebas aktif yang bergeser tidak harus diartikan sebagai berpindah.

Selain itu, pengamat politik Dewi Fortuna Anwar, yang juga menghadiri siaran pers tersebut mengatakan Indonesia saat ini masih termasuk dalam negara middle power karena itu masih sulit untuk bergerak mengambil kebijakan unilateral sehingga harus berkelompok.

Dewi menambahkan, “Indonesia terus berupaya untuk tetap berada di tengah dengan melakukan kerja sama multilateral di kancah internasional dan juga regional,” imbuhnya.

Reporter Magang: Elma Pinkan Yulianti