Penah disanksi MKD, Setnov dinilai tak layak jadi ketum Golkar
Merdeka.com - Partai Golkar akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali, 15-17 Mei mendatang. Agenda utama adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum). Salah satu bakal calon ketua umum adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto (SN). Dia sudah dinyatakan lolos syarat verifikasi.
Namun, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Novanto tidak layak menjadi caketum. Apalagi jika nanti terpilih sebagai ketua umum. Alasannya, Novanto merupakan figur yang sudah diputuskan tercela atau bermasalah oleh sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) beberapa waktu lalu.
"Yang saya tahu, Golkar itu punya kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela). Dari kriteria itu, saya menilai Novanto tidak layak karena sudah pernah dinilai tercela," kata peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Jumat (6/5).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang berterima kasih kepada Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Lucius menjelaskan Novanto sudah jelas-jelas melakukan perbuatan tercela dalam kasus Papa Minta Saham ke PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus ini pun sudah disidangkan oleh MKD yang menyebabkan Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR. Bahkan Fraksi PG di DPR memutuskan Novanto melakukan pelanggaran berat.
"Fakta seperti itu mau dilupakan begitu saja oleh Golkar yang merupakan partai besar dengan sejarah yang panjang? Apakah itu tidak perlu dipertimbangkan? Kalau tidak dipertimbangkan, bagaimana ketentuan PDLT itu?" tanya Lucius.
Dia juga pesimis jika Novanto benar-benar terpilih akan mampu membangkitkan suara Golkar dari keterpurukan saat ini. Kasus 'Papa Minta Saham' akan tetap diingat rakyat. Hal itu berpengaruh pada perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019 nanti.
"Golkar harus dipimpin figur bersih supaya bisa bangkit. Kalau tidak, Golkar akan ditinggalkan rakyat," tegasnya.
Di tempat terpisah, mantan Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang mengemukakan tidak benar MKD tidak memberikan putusan atas kasus Novanto beberapa waktu lalu. MKD telah membuat putusan dengan amarnya, 10 menyatakan Novanto melakukan pelanggaran 'sedang' dan 7 melakukan pelanggaran 'berat'. Dari 7 melakukan pelanggaran berat, 3 berasal dari Fraksi PG.
"Itu putusannya. Memang Novanto mundur sebelum ditetapkan, tetapi bukan berarti MKD tidak memberikan putusan. Dari komposisi itu, jelas, Novanto lakukan pelanggaran sedang," jelasnya.
Dia menyerahkan ke Komite Etik PG untuk memakai fakta tersebut. "Apakah itu dipakai internal Golkar, silakan. Kalau tidak juga silakan. Tetapi saya hanya katakan ada putusan atas kasus Novanto," tegas Lucius.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSejumlah persyaratan telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengarah Rapimnas & Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar tanpa utang.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaFitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaSebelumnya Dewas menjatuhkan sanksi etik sedang pada Ghufron karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaUntuk mendapatkan posisi tertentu harus menyesuaikan dengan aturan.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaMKGR menegaskan, bahwa di Partai Golkar terdapat aturan main yang harus dipatuhi oleh seluruh kader termasuk Gibran yakni aturan dasar aturan rumah tangga.
Baca Selengkapnya