'Perang' Fahri Hamzah vs PKS di pengadilan buka borok lama

Merdeka.com - Perseteruan antara Fahri Hamzah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berlanjut. Dalam persidangan lanjutan kemarin, kubu Fahri mengungkit dosa-dosa para kader PKS, namun tidak mendapatkan sanksi tegas dari partai dakwah tersebut.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief mengatakan, setidaknya ada enam kader PKS yang memiliki persoalan hukum maupun etika, tapi dibiarkan. Misalnya, ujar dia, Tifatul Sembiring yang memfollow akun Twitter bintang porno.

Kemudian, Luthfi Hasan Ishaaq dan Gatot Pujo Nugroho yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Selanjutnya, Muhammad Kasuba yang juga terbelit kasus korupsi.

Mantan Menteri Pertanian Suswono juga sempat disebut dalam korupsi kuota impor daging sapi yang juga membelit Luthfi. Arifinto terbelit masalah saat ketahuan nonton video porno di sidang paripurna DPR.

"Kalau Pak Fahri dianggap katakanlah merusak citra partai, padahal Lutfi Hasan Ishaq, Gatot Pujo Nugroho, Muhammad Kasuba. Drs Arifinto, Tifatul Sembiring, Suswono yang jelas telah melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Kasus keenamnya ini kan sangat sistemik dan masif merusak citra PKS," kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/6).

Dia pun mempertanyakan ketegasan PKS yang seolah diam saja dengan enam kader terbelit masalah itu. Sementara Fahri Hamzah yang tak terlibat kasus hukum justru dipecat dari PKS.

"6 Kader PKS dengan sejumlah permasalahannya, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi hingga pelanggaran kode etik, namun tak dipecat," ujarnya.

"Mereka (6 kader PKS) tidak dipecat, apalagi ditegur pun mereka tidak sama sekali. Jadi menurut kami ini satu sikap yang tidak fair, dan tidak objektif, atau perlakuan betul betul diskriminatif," katanya lagi.

Dalam replik yang dibacakan di persidangan, pihak penggugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan dari pihak tergugat.

"Penggugat menolak dan atau membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi jawaban para tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat," ujar Latief.

Dia menanggapi dalil-dalil para tergugat yang ditujukan kepada penggugat adalah cacat formil dan tidak berdasar atau beralasan hukum. Oleh karena itu, kata Mujahid, permohonan tergugat harusnya ditolak dan dikesampingkan.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru yakin pihaknya akan menang dalam sidang gugatan yang diajukan oleh Fahri Hamzah.

"Insya Allah yakin (menang) karena objek gugatannya salah. Maka hakim harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat," ucap Zainuddin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak PKS adalah membuat jawaban berupa duplik dari gugatan yang diajukan oleh Fahri Hamzah. Jawaban duplik akan dilakukan sekitar tanggal 20 Juni 2016.