Perjalanan panjang Ahok maju Pilgub DKI hingga memilih parpol

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur parpol di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Padahal, pada tanggal 19 Juni 2016 lalu, dalam acara penghitungan mundur 1 juta KTP DKI, Ahok memastikan akan maju merebut kursi DKI 1 melalui jalur independen.

Ungkapan tersebut ia katakan di depan ratusan pendukung, yang mengumpulkan KTP dengan suka rela untuk dirinya Teman Ahok. Bahkan, ia berani menyatakan dirinya lebih memilih gagal menjadi gubernur, daripada harus meninggalkan Teman Ahok.

"Kalau saya disuruh pilih, pilih Teman Ahok tapi gagal jadi gubernur, atau jadi gubernur tapi tinggalkan Teman Ahok? Saya pilih gagal jadi gubernur saja," ujar Ahok dengan semangat dan disambut riuh suara pendukungnya.

Lalu, bagaimana awal mula perjalanan panjang seorang Ahok dalam rencananya maju di Pilkada DKI secara independen, hingga akhirnya memutuskan untuk maju melalui parpol ?

Ahok memulai perjalanannya dengan keluar dari Partai Gerindra, akibat perbedaan pendapat. Saat itu, Ahok mengaku kecewa, karena Gerindra mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menurut Ahok, dukungan itu berbeda jauh dari visi misi Gerindra. Ketika itu partai menariknya untuk keluar dari Partai Golkar.

Setelah menjadi Wakil Gubernur DKI tanpa parpol yang mendukungnya, tantangan Ahok makin berat ketika Gubernur DKI Joko Widodo dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014. Otomatis, Ahok yang tanpa partai itupun naik menjadi Gubernur, menggantikan tandemnya tersebut.

Terpaan masalah di pemerintahan DKI Jakarta makin lama makin menjadi, terutama ketika kasus 'Begal APBD' yang menyoroti sejumlah anggaran siluman hasil rekayasa sejumlah pihak di DPRD DKI Jakarta.

Dalam perseteruan tersebut, Ahok sebagai Gubernur DKI seorang diri menghadapi berbagai perang dialektika, dengan para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta. Hingga akhirnya, Bareskrim Mabes Polri berhasil menguak kasus pembelian uninterruptible power supply (UPS), yang merupakan hasil permainan korupsi dari sejumlah orang berkepentingan di DPRD DKI Jakarta.

Melihat Ahok bertarung sendiri saat dikeroyok sejumlah anggota DPRD DKI, para mantan relawan 'Jakarta Baru' yang pernah mendukung Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012 pun tak tinggal diam. Dengan bantuan sebuah LSM, mereka akhirnya berhasil membangun sebuah basis dukungan dengan nama Teman Ahok.

Karena merasa Ahok harus maju dalam Pilkada DKI 2017, Teman Ahok akhirnya berinisiatif untuk menggalang dukungan 1 juta KTP, agar Ahok bisa maju secara independen. Maka sejak 16 Juni 2015, dimulailah upaya-upaya penggalangan 1 juta KTP dukungan tersebut.

Setelah sempat mengulang pengumpulan KTP karena beberapa prosedur yang harus diperbaharui dan memulainya lagi sejak 11 Maret 2016, akhirnya pada Jumat (13/5), Teman Ahok berhasil mengumpulkan 809.123 salinan KTP dukungan, untuk pencalonan Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono di jalur independen.

Jumlah tersebut diketahui telah melampaui jumlah pengumpulan KTP dengan formulir lama tanpa nama bakal calon wakil gubernur, yang tidak dilanjutkan sejak Maret 2016, yakni sebanyak 784.977 KTP dukungan.

Selain itu, dua buah parpol yakni NasDem dan Hanura pun telah menyatakan dukungannya kepada Ahok, walaupun dirinya akan maju melalui jalur independen.

Merasa harus memenuhi target 1 juta KTP demi memajukan Ahok sebagai calon independen sebelum masa pendafataran di KPUD, Teman Ahok pun terus bekerja keras mencapai target 1 juta KTP tersebut.

Hingga akhirnya, dalam penghitungan yang dilakukan sampai Minggu (19/06) sore, jumlah KTP warga DKI yang dikumpulkan Teman Ahok berhasil mencapai jumlah 1.024.632 buah.

Dengan modal inilah Ahok dan Teman Ahok makin percaya diri, dalam upayanya meraih dukungan dari partai-partai politik. Hingga akhirnya, melengkapi NasDem dan Hanura yang telah lebih dulu menyatakan dukungannya, Golkar pun tak mau ketinggalan ikut menyokong Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.

Namun, setelah dukungan KTP mencapai 1 juta dan 3 partai telah menyatakan dukungannya, Ahok pun mengalami kegamangan. Sebab, dirinya dianggap masih mengharapkan dukungan PDI Perjuangan, agar Djarot Saiful Hidayat bisa digandengnya sebagai calon wakil gubernur yang akan menemani Ahok di Pilkada DKI mendatang.

Hingga akhirnya, pada Rabu (27/7) kemarin, dalam gelaran acara Halal Bihalal antara relawan dan partai-partai pendukung Ahok, Gubernur DKI itu akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur parpol.

Dengan janji untuk tidak meninggalkan Teman Ahok dan 1 juta KTP-nya, Ahok memastikan jika keputusan ini dipilihnya untuk lebih memuluskan langkahnya, menghadapi rivalitas di Pilkada DKI 2017.

Ahok bahkan menyatakan dengan terbuka bahwa setelah pengumuman untuk maju melalui parpol ini, dirinya akan kembali menemui Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Tujuannya tak lain adalah untuk kembali 'meminang' Djarot Saiful Hidayat, agar bisa digandengnya sebagai cawagub.

"Yang pasti saya masih mau ketemu Bu Mega. Saya nggak tahu kapan ketemunya, tapi saya ini kan belum lebaran," ujar Ahok di markas Teman Ahok, kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Ahok mengaku pinangannya kepada Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu sempat ditolak oleh Megawati, karena PDIP merasa enggan jika sebagai partai penguasa, harus tunduk kepada Ahok yang berniat maju secara independen.

Namun, karena kini Ahok sudah memutuskan maju melalui parpol dan sudah diusung oleh NasDem, Hanura serta Golkar, dirinya yakin sikap PDIP akan berubah, dan bersedia memberikan Djarot untuk digandeng dalam Pilkada DKI 2017.

"Dari dulu saya sudah bilang ke Bu Mega saya maunya Djarot. Tapi Bu Mega nggak ngasih kan dari dulu. Sampai Bu Mega bilang 'Ahok berani melawan saya'," pungkasnya.