Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perludem: Politik Biaya Tinggi Tidak Berbanding Lurus dengan Tingkat Korupsi

Perludem: Politik Biaya Tinggi Tidak Berbanding Lurus dengan Tingkat Korupsi Wajib kenakan sarung tangan saat pencoblosan suara. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Kepala daerah dalam pusaran kasus korupsi masih marak terjadi. Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan menilai, biaya politik yang tinggi bukan menjadi penyebab utama kepala daerah korupsi. Tetapi soal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

"Politik biaya tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat korupsi. Artinya, makin tinggi biaya politik bukan berarti membuat calon terpilih lebih korup. Atau makin tinggi biaya politik suatu daerah/negara, bukan berarti membuat daerah/negara lebih korup," katanya lewat pesan tertulis, Jumat (7/1).

Dia mengatakan, pada dasarnya, korupsi disebabkan dari sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Makin transparan dan akuntabel, makin bersih dari korupsi.

Orang lain juga bertanya?

Usep melanjutkan, kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan berkaitan dengan ukuran negara. Semakin besar kewenangan dan komoditas yang dimiliki negara melalui pemerintahannya, maka potensi korupsinya semakin tinggi.

"Indeks persepsi korupsi (CPI) dari Transparency International (TI) secara berkala menyimpulkan itu. Negara-negara kecil, secara ukuran kewenangan, banyak yang masuk kategori bersih (clean)," jelasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
Indonesia Negara ke-8 Ekonomi Terbesar Dunia tapi Pungli Merajalela, Cerminan Masyarakat Tak Sejahtera
Indonesia Negara ke-8 Ekonomi Terbesar Dunia tapi Pungli Merajalela, Cerminan Masyarakat Tak Sejahtera

PDB yang besar tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari sisi PDB per kapita.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tak Ingin Pejabat Pegang Kontrak Besar Dipelakukan sama dengan Pejabat Biasa
Prabowo Tak Ingin Pejabat Pegang Kontrak Besar Dipelakukan sama dengan Pejabat Biasa

Prabowo mengaku sudah mengajukan sejak 2-3 tahun lalu untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan.

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Ungkap Celah Korupsi Terkait Ekspor-Impor: Kerugian Tak Hanya Penerimaan Negara
Novel Baswedan Ungkap Celah Korupsi Terkait Ekspor-Impor: Kerugian Tak Hanya Penerimaan Negara

Menurut Novel, kasus korupsi di lingkup tata kelola dan pelayanan ekspor impor menimbulkan nilai kerugian yang cukup besar.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Keras Ketidakadilan Dimana Mana, Sindir Orang Dalam di Pemerintahan
VIDEO: Mahfud Keras Ketidakadilan Dimana Mana, Sindir Orang Dalam di Pemerintahan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sindir Kelakuan Anggota DPR ke Menteri: Ditekan, Bicara Keras, Ujungnya Pesan Proyek
Mahfud Sindir Kelakuan Anggota DPR ke Menteri: Ditekan, Bicara Keras, Ujungnya Pesan Proyek

Akibat konflik of interest yang kian marak, berimbas pada indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus memburuk.

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya