Pidato Politik Anas Urbaningrum di Monas jadi Polemik, Surat Izin Tak Bahas Isu Politis
Surat pernyataan 'Temu Kangen Anas' menyebut acara ini tidak akan mengandung unsur politik.
Surat pernyataan 'Temu Kangen Anas' menyebut acara ini tidak akan mengandung unsur politik.
Pidato Politik Anas Urbaningrum di Monas jadi Polemik, Surat Izin Tak Bahas Isu Politis
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyampaikan pidato di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/7) lalu.
Pidato ini disampaikan dalam acara bertajuk ‘Temu Kangen Anas Urbaningrum’ itu menjadi polemik.
Acara tersebut diduga melanggar aturan Monas.
Berdasarkan surat permohonan izin keramaian yang diterima merdeka.com, panitia menyebut bahwa acara ini tidak memuat unsur politik dan tidak mengatasnamakan partai politik manapun. Tak hanya itu, surat pernyataan pun menyebut acara ini tidak akan mengandung unsur politik.
“Kegiatan Temu Kangen Anas Urbaningrum diselenggarakan oleh Teman Anas Urbaningrum tidak mengandung unsur politik, baik pada materi acara maupun sarana prasarana yang digunakan,”
tulis surat pernyataan tersebut, dikutip Senin (17/7).
Merdeka.com
Dalam aturan yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) No. 186 Tahun 2017, Monas hanya dapat dipakai untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.
Anas menyinggung soal kezaliman hukum dalam pidatonya. Ia menyebut pihak yang pernah melakukan kezaliman hukum untuk bertobat.
Menurutnya, tidak mengulangi kembali kezaliman hukum yang sama kepada pihak lainnya menjadi cara taubat terbaik.
"Karena itu hukum tidak boleh diperalat, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapapun, kalau berkompetisi termasuk kompetisi politik, harus kesatria, bertanding yang kesatria, bertanding terbuka, kesatria. Ayo maju satu lawan satu, terbuka,"
ucap Anas kepada wartawan.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, hal yang diucapkan Anas merupakan politik. Maka dari itu, pidatonya tersebut dapat disebut sebagai pidato politik. “Jadi saya melihatnya kalau yang datang simpatisan Anas ya pasti pendukung. Tapi kalau kita melihat apakah ini ada unsur politiknya, pasti. Kalau politisi semua gerak-geriknya, langkah politiknya dan ucapannya pasti mengandung unsur-unsur politik,” kata Ujang ketika dihubungi, Senin (17/7).
Di lain sisi, Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sanuri membantah bahwa kegiatan tersebut bermuatan politik. “Berdasarkan laporan petugas lapangan, kegiatan hanya pertemuan, penyampaian keluh kesah. Tidak ada kegiatan politik berdasar pada ketentuan atau aturan yang sudah kami sampaikan,” ujar Isa.
