PKB: Menteri Harus Lebih 'Gila' daripada Presiden
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa penyusunan kabinet dan pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, dia menyebut bahwa kriteria menteri yang diinginkan Jokowi pekerja keras.
"Menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras. Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya, jadi tentu menterinya juga harus lebih lebih 'gila' lagi daripada presidennya. Enggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).
Kemudian, kata Karding, tidak ada dikotomi menteri harus berasal dari parpol atau non parpol. Menurutnya, menteri yang diperlukan harus profesional terlepas di rekrut dari kalangan manapun.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Otto tidak menjelaskan mengenai posisinya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. 'Tanya saja kepada Pak Presiden,' ujar Otto.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Mengapa Prabowo mengutamakan orang tepat di kabinet? Presiden Prabowo Subianto memastikan dalam penyusunan Kabinet Merah Putih dirinya mengutamakan pencarian orang yang tepat mengemban posisi di pemerintahan.Sejauh ini, kata Prabowo, pilihannya mendapatkan respon positif pasar, di mana IHSG berada di zona hijau selama tujuh hari berturut-turut usai pengumuman kabinet.
-
Kapan pembekalan Menteri? Tak hanya itu, para Menteri baru juga akan menerima sejumlah pembekalan yang dipimpin langsung oleh Prabowo pada 25-27 Oktober 2024.
"Jadi semua harus profesional soal sumbernya dari partai atau dari masyarakat non partai bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, aktivis, NGO," jelas Karding.
Karding pun menilai masuk akal bila ada anggapan pos menteri-menteri ekonomi tidak diisi kandidat dari partai politik melainkan kalangan profesional. Namun, modal cerdas percuma bila tak punya integritas.
"Itu juga masuk akal, walaupun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan jadi menteri itu soal integritas saja, kenegarawanan saja. Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of powernya, keuntungannya dibawa ke partai," pungkas Karding.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Awiek, partai politik juga memiliki banyak orang yang profesional.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Beri Usulan Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Didominasi Profesional atau Politisi?
Baca SelengkapnyaSaid juga berharap kabinet yang dipimpin Prabowo nanti banyak diisi kalangan profesional.
Baca SelengkapnyaLalu siapa saja menteri yang bakal ditunjuk oleh Prabowo dalam kabinetnya nanti?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan tidak ingin mempermasalahkan dikotomi profesional dan orang partai untuk mengisi jabatan menteri.
Baca SelengkapnyaDia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.
Baca SelengkapnyaPresiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 nama untuk membantunya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaGanjar berdiskusi dengan pihak lain untuk menentukan sosok yang tepat mengisi jabatan menteri.
Baca SelengkapnyaPrabowo minta kader terbaik Gerindra menjadi menteri di kabinetnya
Baca SelengkapnyaMuzani tidak menyebut secara jelas terkait komposisi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang berstatus petugas partai itu.
Baca Selengkapnya