PKB Undang Presiden Jokowi Hingga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Muktamar di Bali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar mukt
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar di Bali pada tanggal 24-25 Agustus besok.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar di Bali pada tanggal 24-25 Agustus besok. PKB mengundang Presiden Joko Widodo alias Jokowi dala acara itu.
Ketua Panitia Muktamar PKB, Cucun A. Syamsurijal mengatakan, undangan untuk Jokowi dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar juga telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Undangan juga ditujukan untuk Wapres Ma'ruf Amin.
"Karena Bapak Wapres kan bagian keluarga besar PKB. Kalau Bapak Jokowi pasti, masak tidak hadir di akhir periode beliau, pasti akan berikan kenangan terbaik, silahturahmi terbaik dengan keluarga besar PKB yang mengawal beliau 10 tahun," kata kata Cucun di Bali, Kamis (22/8) sore.
PKB yakin Jokowi akan hadir. Apalagi, PKB juga sudah mengawal Presiden Jokowi selama 10 tahun masa jabatannya.
PKB juga mengundang ketum parpol untuk menghadiri Muktamar PKB di Bali. Termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita sudah sampaikan undangannya, nanti yang hadir apa Ibu Mega atau Mbak Puan atau misalkan nanti yang hadir dari salah satu DPP PDIP, yang pasti akan hadir," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Cucun mengatakan, Muktamar Bali akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang mengedepan ekologis dalam program lima tahun ke depan untuk menjadi acuan para kader dan para wakil rakyat atau DPR RI dan DPRD.
Dia mencontohkan. Pemanasan global akibat kerusakan lingkungan perlu adanya kebijakan yang fokus untuk menangani kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
"Kita ingin, sekarang dimulainya di Bali ini bagian daripada menyampaikan kepada publik, pada salah satu agenda muktamar ini kita akan menyampaikan rekomendasi terhadap keadilan ekologis. Baik merupakan rekomendasi internal maupun eksternal karena peserta muktamar ini semuanya pemegang kebijakan," imbuhnya.
Pada muktamar nanti, PKB akan mencari solusi bersama untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di pesisir pantai maupun di kawasan hutan.
"Supaya orang juga tau tentang merusak lingkungan itu mereka juga (harus) berpikir pengembalian kembali tentang lingkungan yang sudah rusak itu terutama zero emission dan pajak karbon masih banyak (lainnya)," ujarnya.