Polemik Pelantikan Bupati Talaud Terus Bergulir
Merdeka.com - Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga unggul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada serentak, Agustus 2018 lalu. Namun hingga setahun berlalu, keduanya belum juga dilantik.
Dalam agenda, pasangan Elly-Moktar yang diusung oleh Partai Nasdem, PKPI, dan Partai Gerindra ini akan dilantik 21 Juli 2019 jika merunut pada akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya yakni Sri Wahyumi Manalip. Tetapi, ada dugaan Pemprov Sulut keberatan melantik pasangan Elly-Moktar karena salah satunya masa jabatan Elly Lasut sebagai bupati.
Sementara itu, Moktar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera melantiknya.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Mengapa Kemendagri melantik Pj. Ketua TP PKK? Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketum TP PKK Nomor 012/KEP/PKK.PST/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Ketua TP PKK pada 6 Provinsi tanggal 22 Mei 2024.
-
Kenapa Yuliot Tanjung dilantik? Pelantikannya ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang dilantik jadi Staf Ahli Kemnaker? Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik adalah Darmawansyah, sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, serta Fahrurozi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
-
Kapan Ganjar menyampaikan permintaannya? Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo meminta semua massa pendukungnya di Jawa Tengah untuk menjaga lumbung suara demi memenangkan Pilpres 2024.
"Kami mohon secepat mungkin, bulan Oktober ini Bapak Mendagri Tjahjo Kumolo bisa melantik. Hari apapun, jam berapapun. Kalau bisa sebelum pelantikan Presiden. Karena kami hasil Pilkada serentak 2018 yang sah," kata Moktar, Selasa (15/10).
Mantan Ketua DPRD Talaud sekaligus Ketua Tim Pemenangan pasangan itu, Engel Tatibi mengatakan belum dilantiknya bupati dan wabup Talaud terpilih merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.
"Saya sebagai tokoh masyarakat meminta kepada Bapak Presiden maupun Mendagri supaya segera mengambil langkah untuk melantik bupati dan wabup Talaud yang terpilih hasil dari Pilkada Serentak 2018 tanggal 27 Juni 2018," katanya.
Jika Mendagri tidak mau melantik, pihaknya memohon Presiden bisa melantik bupati dan wabup Talaud terpilih di Istana Negara, karena ini menyangkut daerah perbatasan. Karena, kata dia, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik bupati dan wabup serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana UU 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 164B.
"Kami yakin Bapak Jokowi sangat memerhatikan rakyat kecil, apalagi daerah perbatasan yang perlu diayomi dan dilindungi," katanya.
Sejak Bupati Talaud periode lalu ditangkap KPK, jabatan Bupati Talaud dipegang oleh Adolf Binilang sebagai Pelaksana Harian (Plh). Adolf adalah Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Talaud.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Pemenangan Pilkada Partai Golkar Kabupaten Bogor, Samsul Hidayat menyambut baik usulan tersebut mengingat hubungan antara Partai Golkar dan PDIP.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaBachril Bakri melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban Asmawa Tosepu.
Baca SelengkapnyaWakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin akan maju lagi di Pilkada 2024. Kali ini dirinya mencalonkan diri sebagai calon gubernur
Baca SelengkapnyaGolkar telah mengeluarkan rekomendasi untuk sembilan bakal paslon akan bertarung pada pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Malut.
Baca SelengkapnyaBachtiar Baharuddin saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum).
Baca SelengkapnyaWali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mundur sebagai Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sulsel karena terbentur aturan.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Zudan sebagai Pj Gubernur sendiri akan berakhir pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaCawagub Ahmad Luthfi akan dibahas usai urusan Ahmad Luthfi di kepolisian selesai.
Baca Selengkapnyapartainya tak gentar meski Partai Gerindra akhirnya mengarahkan dukungan ke Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.
Baca SelengkapnyaDedi meyakini dukungan partai KIM Plus tak terganggu putusan MK soal partai politik bebas mengusung calon sendiri untuk Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya