Politikus Golkar Sebut Tak Ada Aturan Rapat Pleno Harus Satu Bulan Sekali

Merdeka.com - Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Azis Syamsudin menegaskan partainya cepat atau lambat akan menggelar rapat pleno. Hal ini, ia katakan berkaitan dengan adanya desakan menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal Musyawarah Nasional pergantian ketua umum.

"Rapat pleno ada mekanismenya ketua umum kan punya mekanisme nanti setelah kan KPU sudah memutuskan itu salam waktu dekat kita laksanakan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Azis juga membantah adanya anggapan bahwa pleno harus dilaksanakan paling tidak satu bulan sekali. Kata dia hal itu tidak pernah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Setahu saya, di dalam AD/ART kita tidak ada," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku heran mengapa Ketua Umum partainya Airlangga Hartarto takut menggelar rapat pleno yang seharusnya rutin dilakukan. Hal itu ia katakan saat merespon ada khawatirkan rapat pleno diambil alih seperti zaman kepemimpinan Aburizal Bakrie.

"Yang paling pas jawab adalah ketum. Kenapa Ketum atau pengurus takut selenggarakan pleno? Saya tidak tepat untuk menjawab," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Bamsoet kembali menjelaskan, dalam AD/ART disebutkan bahwa rapat pleno harus dilakukan paling tidak selama satu kali dalam sebulan. Namun sejak tahun lalu pleno tak kunjung dilakukan.

"Ini sudah setahun tidak rapat pleno, saya enggak tahu apakah ini jadi pelanggaran atas AD/ART, terserah saja. Alasan bisa dibuat, nanti ada istri pengurus yang sedang hamil lalu menunggu kelahiran ya bisa saja. Rapat pleno tidak bisa dilakukan karena ada istri pengurus yang sedang hamil dan menunggu kelahiran, kan itu bisa. Alasan bisa dibuat, tapi kita harus mengacu pada AD/ART," ungkapnya.