Politikus PAN: Dibantu 10 staf khusus Jokowi belum cukup
Merdeka.com - Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan melantik Komjen (Purn) Gories Mere dan Diaz Hendropriyono sebagai pejabat teras Istana Negara. Gories akan mengisi posisi Staf Khusus Bidang Intelijen dan Keamanan sementara Diaz mengisi posisi Staf Khusus Bidang Sosial.
Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap menganggap bahwa hal tersebut memang kewenangan Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi lebih paham apa yang tengah dibutuhkan pemerintah. Namun dia menegaskan meskipun ditambah 10 staf khusus pun belum cukup.
"Di banyak negara, presiden dibantu banyak staf khusus juga. Dibantu 10 staf khusus pun, sesuai dengan bidang yang ada saya kira tidak cukup. Sepenuhnya staf khusus kewenangan presiden apa saja yang mendukung kinerja presiden," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/7).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Wakil ketua komisi III DPR ini juga menilai, staf khusus tersebut tidak akan tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga negara terkait. "Apanya yang tumpang tindih, sepertinya tidak," tuturnya.
Bagi Mulfachri penambahan staf khusus tersebut justru akan memperkuat kinerja pemerintah. Bahkan menurutnya menjadi penting pembentukan tersebut. Sebab Indonesia tengah memerlukan kinerja intelijen yang kuat.
"Justru saya kira stafsus ini menjadi meningkatkan koordinasi dan bisa sesegera mungkin menerima informasi yang dibutuhkan oleh Presiden. Sehingga presiden dapat merespon secepat mungkin informasi-informasi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal tumpang tindih," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla berbicara mengenai rekam jejak Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaTerpilihnya 17 menteri Jokowi dalam daftar calon menteri kabinet Prabowo-Gibran pada pemerintahan mendatang dilatarbelakangi oleh konsep keberlanjutan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan untuk menghadapi tantangan ke depan perlu disiapkan tim yang terbaik.
Baca SelengkapnyaTanda-tanda ditangkap karena Jokowi memerintahkan tujuh orang untuk membantu pemenangan Ganjar alias disebut sebagai tim tujuh.
Baca SelengkapnyaNantinya pemerintahan akan diisi para ahli yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar belanja alutsista bisa lebih bijak.
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaPAN berdoa agar Prabowo tetap teguh berkomitmen serta berjuang bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca Selengkapnya