Politikus PKS nilai Jokowi tak akan tuntaskan kasus pelanggaran HAM

Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Presiden Jokowi belum bisa merealisasikan janji kampanye dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya Jokowi tidak bisa menyelesaikan masalah HAM karena orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat berada dalam posisi penting di Istana. "Karena orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM ada di sekitar istana duduk di posisi-posisi penting di Istana. impossible (tidak mungkin) mereka bilang," Kata Nasir dalam diskusi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi di Warung komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Menurutnya, setiap seseorang yang menjabat sebagai Presiden akan selalu dikelilingi oleh para elite politik yang beragam dan selalu memiliki kepentingan. Walaupun ketika menjabat orang itu murni pilihan rakyat.

"Tentu saja seorang presiden ketika pilpres mereka dipilih rakyat. Tapi ketika sekarang sudah berkuasa dia dikelilingi elite," ungkapnya.

"Elite itu macam-macam. Jadi rakyat jangan banyak berharap tapi untunglah Jokowi masih mau turun bagi sepeda, bagi-bagi sembako bagi-bagi sertifikat. Sehingga dianggap profil Jokowi rendah hati," cetusnya.

Sebelumnya, Nasir sempat menuturkan bahwa selama tiga tahun menjabat, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terbilang sukses. Dia menilai Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Kalau saya katakan pemerintahan sekarang ini fokus pada infrastruktur dan infrastruktur ini memang lambat. Makanya BUMN ini jarang yang mau main di infrastruktur karena kembaliannya itu lama bahkan juga sering terjadi permasalahan dengan lingkungan," ujarnya.