PPP Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Harus Perhatikan Aspek Sosial
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai wacana pemindahan ibu kota harus dikaji lebih dalam. Hal ini, ia katakan terkait adanya kerusuhan berujung pembakaran rumah di lokasi ibu kota baru yakni, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Mengingat kejadian ini, maka rencana pemindahan ibu kota wajib dikaji secara mendalam dari segala aspek baik itu infrastruktur, keamanan, pertahanan maupun aspek sosial dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa," katanya pada wartawan, Kamis (17/10).
Dia menilai, kerusuhan di Penajam Paser harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pasalnya, untuk memindahkan ibu kota banyak yang harus dipikirkan termasuk harmonisasi sosial.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa Jakarta dan IKN harus jadi kota kembar? ASPI, kata Bambang ingin pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi pemerintahan saat ini agar berlangsung dengan lebih efektif.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Kenapa Cianjur jadi Ibu Kota Jawa Barat? Walau demikian, statusnya masih sebagai ibu kota Jawa Barat, karena dianggap strategis dan dekat dengan pelabuhan Cirebon, Batavia serta Jawa Tengah (sisi selatan).
-
Siapa yang mengusulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang digaungkan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat kota lebih bersih? Salah satu upaya pemerintah kota Pasuruan dalam mengatasi permasalahan lingkungan adalah dengan meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam program Pasuruan Resik yang selalu digaungkan demi terwujudnya Pasuruan Kota Madinah.
"Mengingat lokasi kerusuhan adalah calon ibu kota negara, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah ekstra terkait keamanan dan keharmonisan sosial," ungkapnya.
"Mengingat jika nantinya sudah ditetapkan sebagai ibu kota maka akan banyak warga yang datang ke daerah tersebut. Sehingga jika tidak ada antisipasi dikhawatirkan terjadi persoalan sosial baru," sambungnya.
Karena itu, eks Anggota DPR Komisi II ini menilai, pemindahan ibu kota perlu dikaji lebih lanjut. Sehingga pemindahan ibu kota bisa berjalan baik.
Sebelumnya, kerusuhan di Penajam Paser Utara, dipicu aksi warga terkait kasus pengeroyokan berujung penikaman terhadap dua orang pemuda yakni Rn (18) Ca (19) pada Rabu (9/19) malam di pantai Nipahnipah, PPU.
Aksi penikaman diduga dipicu kekesalan seorang pemuda terhadap korban. Dia menantang korban bertemu di pantai Nipahnipah. Hingga akhirnya korban ditikam.
Usai menikam kedua korban, para pelaku kabur ke Balikpapan. Salah satu korban yakni Ca, meninggal dunia. Polisi langsung bergerak cepat. Tiga terduga pelaku pengeroyokan dan penikaman, akhirnya berhasil ditangkap di Balikpapan.
Tak diketahui pemicunya, mulai siang tadi warga turun ke jalan sambil menenteng senjata tajam. Mereka mengusir keluarga pelaku yang bermukim di sekitar pelabuhan Penajam Paser Utara agar segera meninggalkan daerah itu. Padahal, Selasa (15/10) malam kemarin, sudah dilakukan mediasi.
Aksi pembakaran rumah terjadi di sekitar pelabuhan. Padahal di lokasi ada aparat yang berjaga. Aktivitas penyeberangan kapal feri dari Penajam ke Balikpapan, maupun sebaliknya, sementara tidak bisa beroperasi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pindah ke IKN bukan hanya soal pindah saja, tetapi juga kesiapan segala fasilitas.
Baca SelengkapnyaKabupaten Paser juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPresiden menambahkan penandatanganan Kepres pemindahan IKN bisa dilakukan dengan mudah
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya