PPP Tidak Lihat NasDem Diperlakukan Sebagai Oposisi

Merdeka.com - Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, merasa partai yang dipimpinnya diperlakukan layaknya oposisi. Kendati demikian, NasDem masih berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keluhan NasDem ditanggapi PPP. PPP tidak melihat NasDem sebagai oposisi dan diperlakukan seperti oposisi.

"Hak politik partai NasDem bersikap seperti apapun tidak kaitan dengan PPP dan partai koalisi karena kalau koalisi urusan dengan pemimpin pemerintahan yakni Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek melalui pesan suara.

"Saya enggak tahu engga melihat (NasDem) diperlakukan seperti oposisi," imbuhnya.

Kasus Hukum Kader NasDem Tak Ada Kaitan dengan Oposisi

Awiek kemudian menyinggung kasus hukum politikus NasDem. Menurut Awiek hal tersebut tidak ada kaitannya dengan NasDem diperlakukan sebagai oposisi.

Adapun kasus hukum yang kini menimpa kader NasDem adalah dugaan korupsi yang dilakukan Johnny G Plate sebagai Menkominfo.

"Kalau ada proses hukum, ya proses hukum. Kalau proses hukum kan memenuhi dua alat bukti yang cukup," ujarnya.

Surya Paloh Merasa NasDem Diperlakukan Seperti Oposisi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, bahwa Partai NasDem tetap dalam barisan partai pemerintah Presiden Jokowi. Paloh menegaskan NasDem bukan partai oposisi pemerintah.

"Kita masih dalam barisan partai pemerintah dan kita belum dikeluarkan dan belum menyatakan keluar dari pemerintahan. Kalau ada ditanya partai ini partai oposisi, salah, siapa bilang, kita partai yang mengusung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Paloh, saat memberikan arahan dalam Rapat Pemenangan Pemilu 2024 di DPW NasDem Bali, Senin (26/6).

"Jadi, kenapa partai pemerintah diperlukan seperti partai oposisi? Ah karena tingkat kematangan politiknya berbeda. Ini (masalah) kematangan berpolitik menyangkut visi. Kalau tingkat kematangan politiknya sama, pasti kita masih dianggap sebagai barisan partai pemerintah," imbuhnya.

Ia juga menyatakan apakah banyak yang menginginkan Partai NasDem keluar dari partai barisan pemerintah. Menurutnya itu jangan lagi ditanya dan sudah terjawab dengan sendirinya.

"Semua ingin (Partai NasDem keluar) kecuali NasDem sendiri, kenapa NasDem tidak ingin ke luar dari pemerintah, kenapa? Jawabnya sederhana dia berupaya sekuat hati untuk menjaga akal waras dan komitmen, moralitasnya dan menyatakan dia mengusung dan komit untuk tetap mendukung sampai akhir masa jabatan Jokowi," ungkapnya.

Namun, menurutnya kalau terus-menerus kesalahpahaman demi kesalahpahaman terjadi dan ada niat baik dianggap jahat serta ingin maju ke depan dipaksa mundur ke belakang, maka itu menjadi pertanyaan.

"Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki rasa, hati, akal pikiran, jiwa yang sehat atau tidak? Kalau pertanyaan ini kita jawab, iya Insyaallah kita masih memiliki itu. Maka, jangan pernah menyesali kalau kita harus setiap (saat) menguruk dada karena coba-cobaan yang kita hadapi itu merupakan konsekuensi," ujarnya.

Partai NasDem Bukan Tak Mampu Melawat

Namun, Paloh menegaskan bukan berarti Partai NasDem tidak mampu melawan tapi pihaknya ingin menjaga komitmen kebangsaan.

"Dan bukan berarti Nasdem tidak mampu untuk melakukan perlawanan, siapa bilang? Sekecil-kecilnya semut, dia diinjak dia pun akan melawan, apalagi ada NasDem di sini. Tapi persoalan bukan di sana, tapi persoalan kita adalah komitmen kebangsaan yang harus tetap terjaga," katanya.

"Persoalan kita bagaimana tetap lebih mendekatkan output energi yang positif yang mampu menyelesaikan karya-karya yang bermanfaat yang lahir dari pemerintah yang kita dukung ini, agar kita semakin mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan kita," lanjutnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa pihaknya sudah berulangkali menyatakan dan juga mengatakan di depan Presiden Jokowi seandainya konstitusi mengizinkan tentu Partai NasDem kembali mengusung Jokowi menjadi presiden.

"Saya berulang kali menyatakan kepada saudara-saudara, bahkan saudara mengingat sekian tahun yang lalu di depan Presiden Jokowi. Saya katakan, seandainya konstitusi kita mengizinkan, kita sudah tidak perlu lagi cari-cari calon presiden, presiden NasDem pastinya Jokowi seandainya konstitusi kita mengizinkan," ujarnya.

"Konstitusi kita tidak mengizinkan, tentu Nasdem harus berpikir strategis dia tidak selamanya berada di posisi underbow, seakan-akan di bawah kekuatan partai-partai politik lainnya, itu salah dan rugi besar saudara bergabung dengan NasDem. Karena NasDem ini menajamkan semangat spirit dan kepercayaan diri saudara-saudara, dan saudara pun berhak untuk menjadi kekuatan dan penentu sebagai partai politik," ujarnya. (mdk/lia)