Pramono Anung: Saya Gubernur Jakarta, Bukan PDIP
“Yang penting kan saya yang melanjutkan, bukan fraksi (PDIP) saya,” ujar Pramono saat berkampanye di kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/11).
Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, bakal melanjutkan program hunian bertingkat atau vertikal di era Anies Baswedan. Meskipun, dia mengakui sikap PDIP menolak program tersebut.
Pramono mengaku tak mau mempermasalahkan perbedaan tersebut. Hal ini kembali ditegaskan oleh Pramono usai debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 lalu.
“Yang penting kan saya yang melanjutkan, bukan fraksi (PDIP) saya,” ujar Pramono saat berkampanye di kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/11).
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini bahkan mengatakan, kendati hanya diusung oleh PDIP, dan satu parpol nonparlemen, Pramono menegaskan dirinya akan menjadi Gubernur Jakarta jika menang, bukan gubernur partai.
“Jadi gubernur, gubernur Jakarta bukan gubernur PDI Perjuangan,” ucap mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.
Disentil Ridwan Kamil
Sebelumnya , Pramono Anung tak berkutik saat diingatkan penolakan fraksi PDIP terkait putusan Anies Baswedan yang memperbolehkan warga Jakarta untuk membuat hunian hingga empat tingkat.
Meskipun mengatakan akan membangun secara vertikal, Pramono Anung tidak bisa memberi jawaban memuaskan saat Ridwan Kamil melontarkan pertanyaan terkait koefisien lantai bangunan (KLB) hunian yang optimal.
"Fraksi PDI-P pada tahun 2022 pernah menolak Pak Anies agar bisa membuat rumah menjadi empat lantai dengan alasan bahwa itu akan menambah beban Jakarta. Ideologinya ke mana dalam merespon masalah ini?" tanya Ridwan Kamil ke Pramono dalam debat yang dilangsungkan di Hotel Sultan pada Minggu, 17 November.
Sebagai seorang arsitek, Ridwan Kamil hendak menggali seberapa matang rancangan yang sudah dibuat oleh Pram-Rano. Pemimpin Jakarta perlu memiliki rumusan KLB optimal untuk hunian untuk bisa mengakomodir warga Jakarta, terutama untuk mendukung pertumbuhan penduduk di masa mendatang.
Pada 2022, Anies Baswedan mengeluarkan Pergub nomor 31 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memungkinkan rumah tapak dibangun hingga empat lantai dan mengakomodir beberapa keluarga. Aturan tersebut mendapat tentangan dari PDIPP, walaupun menjadi salah satu solusi mengatasi problem keterbatasan lahan hunian di Jakarta.
Jawaban Pramono Anung
Merespons pertanyaan Ridwan Kamil, Pramono hanya menjawab normatif. Ia mengatakan akan membangun hunian di atas lahan-lahan yang dimiliki oleh pemda Jakarta.
Mendengar respon tersebut, Ridwan Kamil menampik, “Sudah dihitung, lahan Pemda tidak akan cukup Mas Pram,” sanggah pria yang biasa disapa Kang Emil ini.
Kang Emil lantas memberi ilustrasi sederhana tentang implementasi KLB hunian empat lantai. “Misalnya di Tebet, di Tanah Abang, yang hanya dua lantai bisa menjadi empat lantai sehingga bisa menampung lebih banyak orang. Lantai 1 dan 2 dihuni pemiliknya, sementara lantai 3 bisa untuk kos-kosan karyawan,” ujar Ridwan Kamil mencontohkan.
Seperti diketahui, provinsi Jakarta mengalami defisit hunian (backlog) sekitar 1,4 juta unit. Jumlah rumah tangga yang memiliki hunian di Jakarta tercatat hanya sebesar 56 persen, peringkat terbawah di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara perbandingan, rata-rata kepemilikan hunian nasional sebesar 85 persen.
