PSI: Di mata oposisi, Jokowi selalu salah

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kritik yang ditujukan oleh kubu oposisi terhadap kebijakan sosial dan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat. Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menilai kubu oposisi gagal memahami pentingnya stabilitas sosial dan ekonomi menjelang tahun politik.

"Adalah hal yang wajar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah masyarakat menjelang tahun politik. Potensi gejolak politik harus diantisipasi pemerintah, dan kebijakan yang bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan menurunkan potensi konflik tersebut," ujar Michael Victor Sianipar melalui keterangan tertulis, Jumat (13/4).

"Kenapa kubu oposisi tidak menginginkan kondisi sosial dan ekonomi yang stabil? Mungkin karena itu akan mempersulit mereka mewujudkan gejolak politik yang dimaksud untuk menurunkan dominasi Jokowi di survei yang ada saat ini," sambungnya.

PSI meyakini bahwa Jokowi memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara. Menurut PSI, fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir sudah benar untuk kepentingan pembangunan nasional jangka panjang.

Justru keputusan menggalakan program bantuan sosial saat ini adalah bukti Jokowi merespons masukan yang diberikan oleh masyarakat, termasuk masukan oposisi agar bidang-bidang lain juga mendapatkan perhatian lebih.

"Selama ini Jokowi sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Itu pun selalu dikritik oposisi. Sekarang Jokowi menggeser sedikit prioritas APBN untuk pemenuhan kebutuhan sosial, kenapa juga dikritik? Memang kebijakan apapun yang diambil Jokowi, akan selalu dikritik. Di mata oposisi, Jokowi selalu salah," kata Michael.

Kritik partai-partai oposisi adalah upaya untuk memperkeruh dan menyulitkan pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat. PSI justru mengajak elit politik mendukung upaya Jokowi untuk memastikan agar satu tahun ke depan tidak ada gejolak baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

"Inflasi harus ditekan, harga bahan bakar dan kebutuhan pokok harus dijaga, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus digenjot. Kalau kondisi masyarakat di bawah baik dan stabil, masyarakat tidak mudah terprovokasi pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Stabilitas nasional harus dijaga betul menjelang pemilu tahun depan," katanya.

PSI mengapresiasi kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat dan kendali inflasi harga bahan pokok. Kebijakan harus dinilai secara obyektif dan kritik yang dilayangkan harus dapat disertakan data dan usulan kebijakan tandingan. Sebaliknya, jika program pemerintah memang sudah membantu masyarakat dan mendukung stabilitas nasional, maka sudah sewajarnya kebijakan tersebut didukung oleh masyarakat dan elit politik.

"Perlu kedewasaan politik untuk membedakan kebijakan populis yang politis semata, dan kebijakan yang memang membantu rakyat miskin serta mendukung stabilitas nasional. Sah-sah saja Jokowi memberikan perhatian dan fokus yang ingin lebih ditekankan terkait stabilitas sosial dan ekonomi," ujarnya.