Rakornas Putuskan PKS Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan partainya akan tetap berada di barisan oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keputusan itu sudah diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Hotel Bidakara, Kamis (14/11).

Sohibul menjelaskan keputusan itu diambil dari hasil keputusan Badan Pekerja Majelis Syura atau DPTP. Kemudian disetujui oleh Majelis Syuro.

"Yaitu Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh Badan pekerja Majelis Syuro atau DPTP PKS akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi," Kata Sohibul.

3 Alasan PKS Jadi Oposisi

Dia pun menjelaskan tiga alasan mengapa PKS berada di luar pemerintahan. Pertama karena menjaga kepantasan dalam demokrasi.

"Saya memberikan paling tidak tiga alasan kenapa PKS ingin tetap di luar. Pertama, ini yang sangat gampang, yaitu kita ingin menjaga kepantasan demokrasi. Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dair pemerintahan engga ada yang check and balances," ungkapnya.

Alasan selanjutnya, Sohibul ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pembelajarannya adalah dalam kompetisi lumrah ada yang menang dan kalah.

"Yang namanya kontestasi pasti ada yang menang dan kalah maka bagi yang kalah dalam hal ini kita di 02 maka kita harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk menjalankan pemerintahan, lalu kita gimana? kita jalankan sebagai check and balances dan berusaha keras ambil hati masyarakat mudah-mudahan 2024 kita yang menang insyaAllah," ungkapnya.

Alasan terakhir, karena mayoritas pendukung ingin ada partai yang mengawasi pemerintahan. Maka dari itu, PKS memutuskan tetap berada di luar pemerintahan.

"Masyarakat ingin agar pemerintah ini ada yang awasi dan cek balances. maknanya ada yang di luar pemerintah PKS dengar ini," ucapnya.