Rapat dengan Bawaslu, Menko Polhukam Beri Tips Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sekaligus ketua Satgas Pemberantasan Judi Online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6) (Istimewa)
(©@ 2024 merdeka.com)Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024. Hal tersebut dia sampaikan dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kondisi stabilitas politik dan keamanan ini sangat mempengaruhi stabilitas pilkada 2024. Oleh sebab itu untuk mewujudkan stabilitas politik hukum dan keamanan Kemenkopolhukam sebagai menteri koordinator akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antara kementerian lembaga," ujar Hadi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8).
Sejauh ini, kata Hadi, Bawaslu dan Polri telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang sekiranya menjadi rawan akan terjadinya gangguan dalam Pilkada 2024. Sehingga sinkronisasi dan pengendalian harus diterapkan sebagaimana dalam regulasi yang ada.
Dia mengatakan, kementerian dan lembaga juga akan melakukan banyak koordinasi dengan Kemenkopolhukam yang merupakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada.
"Kemenkopolhukam wajib untuk segera melakukan tindakan yaitu melakukan kordinasi bersama Kementrian lembaga terkait serta menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi yang telah diatur agar penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan lancar aman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak ada ke kendala apapun dalam pelaksanaannya," imbuh Hadi.
Jenderal TNI bintang empat itu juga memberikan tips dalam mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2024 yakni dengan dilakukan mitigasi. Lalu menetapkan langkah-langkah strategis dalam permasalahan yang ada.
"Ketiga, adalah kita semua harus meningkatkan sinergitas antara kementerian lembaga baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengatasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat menganggu tahapan Pilkada," ucap Menko Polhukam.
