Sandiaga soal PPP di Pemerintahan Mendatang: Tidak Ada Tawaran Menteri kepada Saya
Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan.
Sandiaga enggan berkomentar banyak soal hak angket Pemilu 2024.
Sandiaga soal PPP di Pemerintahan Mendatang: Tidak Ada Tawaran Menteri kepada Saya
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, belum ada tawaran kepada dirinya sebagai Menteri.
Hal ini dikatakannya terkait pertanyaan soal PPP yang belum memberikan sikap terkait dengan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan. Karena ini untuk memastikan tidak ada distorsi dari pandangan masyarakat," kata Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Selain itu, saat disinggung soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin dipermanenkan, menurutnya, dalam politik tidak ada yang permanen.
"Di Poltik itu kan tidak ada yang permanen. Tapi koalisi mendukung pemerintah itu sesuatu yang sudah nyata dan realita. Kemarin PPP dua pemerintahan mendukung dan ada terus dalam pemerintahan," tegasnya.
"Itu kalau yang disebut sebagai permanen mungkin bisa diartikan sebagai permanen dalam konsep mendukung dan berada di dalam pemerintahan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, partainya belum mengambil sikap terkait dengan hak angket kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sandiaga enggan berkomentar banyak soal hak angket Pemilu 2024. Alasannya, sikap partai akan disampaikan langsung oleh Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
"Ya sepengetahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan, kepada Plt ketum yang akan menyampaikan," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, kader PPP diminta lebih fokus mengawal suara pemilihan legislatif (Pileg) ketimbang hak angket kecurangan Pemilu 2024.
"Seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk 4 persen dan untuk perbaikan Pemilu ke depan, proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan-tahapan selanjutnya," ujarnya.
