Setya Novanto ancam sanksi pengurus Golkar yang berdebat di media

Merdeka.com - Setiap pengurus baru DPP Partai Golkar‎ diwajibkan mematuhi 7 poin pakta integritas. Dalam lembaran pernyataan terkait hal itu harus disertai meterai dan dibubuhi tanda tangan.

Di poin kedua, terdapat pernyataan agar apabila terdapat perbedaan pendapat, akan diselesaikan di internal partai. Serta tidak menyampaikan ke media massa atau kepada publik.

"Kalau ada koreksi yang berkaitan dengan masalah-masalah, koreksi terhadap anggota harus dilakukan konstruktif, tidak lagi saling menyalahkan, tidak lagi diumbar keluar, tetapi dibicarakan di dalam (sesama pengurus)," kata Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (2/6).

Surat pakta integritas pengurus Golkar ©2016 Merdeka.com

Novanto mengancam akan memberikan sanksi bagi para pengurus yang melanggar pakta integritas tersebut. "‎Kita bekerja sama, kita solid, ada masalah kita bicarakan sama-sama, tidak perlu harus keluar karena ini adalah rumah tangga internal Partai Golkar sendiri. Kalau ada hal-hal yang keluar, tentu ada konsekuensinya, untuk diberikan sanksi dari pengurus," tuturnya.

Menurut Novanto, pakta integritas ini penting dipatuhi oleh seluruh pengurus. Hal tersebut agar ada keseimbangan kerja dan saling menghargai. ‎

"Untuk‎ lakukan yang terbaik untuk internal partai," pungkasnya.