Setya Novanto jadi Ketua DPR lagi bukan untuk lukai Ade Komarudin
Merdeka.com - Politikus Senior Partai Golkar Muladi menilai, wajar niatan DPP Partai Golkar yang mengembalikan jabatan Ketua DPR ke Setya Novanto. Hal ini, kata dia, dilakukan guna merehabilitasi Novanto yang pernah tersandung skandal 'Papa Minta Saham' sehingga membuatnya mundur.
Sebab, gugatan Novanto telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa rekaman percakapan dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia dinyatakan tidak legal.
"Apa yang dilakukan Golkar, saya kira sudah betul. Bukan untuk melukai Akom atau siapa saja. Tapi ini menegakkan hukum," kata Muladi saat dihubungi, Selasa (22/11).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
Maka dari itu, Muladi mengatakan, tak ada alasan bagi pihak yang menolak kembalinya Setya Novanto menjabat sebagai Ketua DPR.
"Tidak ada alasan untuk menolak. Karena ini rehabilitasi. Dulu kan mundur karena menghadapi kasus ini. Dan waktu itu tuduhan begitu keras, bahwa dia melakukan tindak pidana pemufakatan jahat, dan ternyata tindak pidana itu tidak benar," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Partai Golkar ini berharap, partai politik lain seharusnya dapat menerima keputusan Golkar yang menginginkan Setya Novanto kembali menjabat sebagai orang nomor satu di parlemen. Sebab, pergantian merupakan urusan internal partai berlambang pohon beringin ini.
"Partai-partai lain harus menyadari bahwa ini masalah internal di Partai Golkar. Karena yang berwenang duduk sebagai Ketua DPR adalah Golkar," tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan partainya secara bulat telah memutuskan mengembalikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komaruddin. Idrus menjelaskan keputusan diambil secara aklamasi dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid.
"Bahwa DPP Golkar telah mengambil keputusan secara bulat, aklamasi, untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR," kata Idrus di Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/11). (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaBudi Arie mempertanyakan siapa yang berminat mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaAde Jona tak mau ambil pusing dengan kabar itu dan memilih fokus memenangkan Bobby-Surya.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaSelain itu, untuk posisi pimpinan DPR RI lainnya masih ada nama yang memang sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan di parlemen tersebut.
Baca Selengkapnya"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca Selengkapnya