Surat terbuka korban penculikan untuk Jokowi

Merdeka.com - Kasus penculikan aktivis terjadi pada tahun 1997/1998. Dalam dokumen Dewan Kerhormatan Perwira (DKP) disebutkan Prabowo Subianto terbukti memerintahkan  anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar melalui Dan Grup-IV Kolonel Inf Chairawan dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis. Beberapa aktivis yang diculik dan disiksa antara lain: Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Desmon Junaidi Mahesa, Faizol Riza dan Pius Lustrilanang.

Momentum pilpres 2014 digunakan oleh para korban untuk menyandarkan harapan bagi penuntasan kasus. Apalagi masih ada 13 aktivis lainnya yang masih belum kembali. Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Nezar Patria membuat surat terbuka yang ditujukan Jokowi - Jusuf Kalla. Berikut ini isi lengkap surat mereka yang dirilis di Jakarta, 03 Juli 2014.

Assalamualaikum wr wb,

SURAT TERBUKA

Yang terhormat, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla.

Kami yang menuliskan surat ini, adalah wakil dari generasi yang harus membayar dengan mahal atas apa yang kita nikmati hari ini; kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, berpartai serta kebebasan pers. Jauh dari maksud untuk menonjolkan peran kami dalam proses melahirkan kembali kehidupan demokrasi di Indonesia, kami menuliskan ini dengan harapan serta kepercayaan yang utuh kepada Anda berdua.

Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla,

Kita semua tahu, bangsa Indonesia sekarang berada dalam pusaran sejarah yang akan menentukan masa depannya. Dan melalui Anda berdua, detik ini jutaan rakyat yang tergabung dalam ribuan kelompok relawan, dengan tangannya sendiri ikut menyusun satu persatu batu bata untuk membangun rumah yang aman dan sejahtera bagi keberlanjutan kehidupan bangsa. Kami telah lama menantikan kembalinya saat-saat seperti ini. Saat ketika enam belas tahun yang lalu, kami bersama beberapa teman yang lain telah terselamatkan dari tempat penculikan karena gelora perlawanan rakyat yang mustahil terhadang, bahkan oleh moncong senapan.

Apakah kami tidak cukup bersyukur karena telah pulang dengan selamat, kembali ke pelukan orang-orang tercinta dan keluarga? Apakah kami tidak tahu diri dengan menuliskan surat ini, setelah enam belas tahun peristiwa berlalu? Kami ingin menegaskan sekali lagi kepada Bapak berdua sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bahwa peristiwa penculikan bukanlah isu politik yang sedang diperdagangkan di bursa Pemilu Presiden. Penculikan aktivis dan rakyat Indonesia di tahun 1997 – 1998 karena alasan politik, adalah peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Penculikan adalah peristiwa nyata yang melukai rasa kemanusiaan siapa pun, dan hingga kapan pun tak boleh ditutup selama mereka yang hilang belum kembali atau ada kejelasan nasibnya.

Kami percaya, Anda berdua atau siapa saja pembaca surat ini, termasuk para penculik yang saat ini masih bisa menyentuh dan memandangi anak tercintanya, pasti akan berjuang hingga akhir usia bila orang tercinta kalian direnggut paksa dan dihilangkan dengan jahat.

Enam belas tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah penantian bagi keluarga korban penculikan. Saat telah terang siapa pelaku penculikan, dan kami bersaksi bahwa mereka yang belum kembali pernah berada di tempat penyekapan yang sama, maka setiap hari penantian keluarga korban adalah rasa nyeri di setiap tarikan nafas.

Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla,

Sengaja kami berkirim surat ini kepada Anda berdua dengan disaksikan jutaan rakyat Indonesia yang sedang merindukan perubahan nyata, karena Anda berdua bukanlah bagian dari pelaku kejahatan politik di masa lalu. Kami menyematkan harapan di hati Anda, karena Anda berdua adalah jalan keluar dari penantian panjang penyelesaian masalah. Sebagaimana masing-masing telah Anda tunjukkan kepada kami, bahwa Anda berdua mampu mengurai dan menyelesaikan soal-soal pelik dalam kehidupan berbangsa di negara ini. Anda berdua tak boleh punya keraguan sedikit pun untuk tidak menyelesaikan kasus yang sebenarnya telah terang benderang.

DPR RI pada 15 September 2009 telah memutuskan untuk:

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;

2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic) masih dinyatakan hilang;

3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;

4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla,

Kami dan para keluarga korban ingin sekali menyaksikan, bangsa ini bisa berkembang maju sebagai bangsa yang beradab dan sejahtera tanpa hutang sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu. Bila Bapak berdua benar- benar bisa menjadi jalan keluar dari masalah ini, maka insyaallah seluruh bagian bangsa ini tak lagi akan tersandera dalam sekat-sekat kecurigaan dan saling menyalahkan, yang hanya menjauhkan dari naluri persatuan dan solidaritas sosial sebagi modal utama pembangunan kejayaan bangsa.

Terima kasih. Nunca mas! Wassalamualaikum wr wb,

Jakarta, 3 Juli 2014 Kami yang bersurat,

Raharja Waluya Jati

Faisol Riza

Aan Rusdianto

Mugiyanto

Nezar Patria

(skj) (mdk/cza)