Tim Prabowo-Gibran Sebut Menu dan Harga Makan Bergizi Gratis Beda Tiap Daerah, Ini Penyebabnya
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mengatakan harga makanan bergizi gratis tiap daerah akan dibuat berbeda.
Hasan juga mengungkapkan dua arahan Prabowo yang menjadi dasar program makan bergizi gratis
Tim Prabowo-Gibran Sebut Menu dan Harga Makan Bergizi Gratis Beda Tiap Daerah, Ini Penyebabnya
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan harga makanan bergizi gratis tiap daerah akan dibuat berbeda. Hasan menyebut, hal tersebut melihat ketersediaan pangan dari tiap daerah.
"Kalau soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah jadi tidak akan sama menunya,"
Menurut Hasan, ketersediaan pangan daerah bakal menentukan menu makanan yang disiapkan kepada penerima manfaat. Setelah menu diracik, kata Hasan, baru lah harga makanan bergizi tersebut bisa terlihat.
"Dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang hisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," klaim Hasan.
Tim sinkronisasi saat ini sedang melakukan uji coba program makan bergizi gratis. Dengan uji coba tersebut, lanjut Hasan, tim bakal melakukan evaluasi untuk perbaikan program tersebut.
"Ini masih berjalan, jadi kalau itu belum berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk soal harga, ini yang perlu kita tekankan," tutup Hasan.
Hasan juga mengungkapkan dua arahan Prabowo yang menjadi dasar program makan bergizi gratis tersebut. Di antaranya, syarat gizi dari makanan tersebut harus terpenuhi dan optimalisasi jumlah penerima manfaat sesuai anggaran yang disiapkan pemerintah.
Diketahui, anggaran makan berizi gratis dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 hanya Rp71 triliun. Padahal dalam kampanyenya, Prabowo-Gibran menyatakan bakal menyiapkan Rp400 triliun untuk program tersebut.
"Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar kecukupan gizi, ini syarat utama. jadi syarat gizi harus terpenuhi, itu yang pertama. Kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya," papar Hasan.
