Ingin Tingkatkan PAD, Wali Kota Medan Minta Camat dan Kepling Lakukan Ini

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terus melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah sebelumnya Pemkot Medan me-launching penggunaan e-parking di sejumlah ruas jalan di Kota Medan, kali ini Wali Kota Medan, Bobby Nasution meminta para camat dan kepala lingkungan (kepling) untuk mendata bangunan yang tidak berizin.

Hal ini disampaikan Bobby saat memimpin Rapat Pembahasan Permasalahan Bangunan yang Tidak Memasang Plank/Tidak Memiliki IMB pada Kamis (23/12).

Upaya penindakan tegas bangunan yang tidak sesuai aturan dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) ini sekaligus akan berdampak pada pemasukan PAD yang meningkat. Peningkatan PAD ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan pembangunan kota, terutama merealisasikan 5 program prioritas Pemkot Medan.

Melansir dari unggahan akun Instagram @prokopim_pemkomedan pada Jumat (24/12), berikut informasi selengkapnya.

Pendataan Bangunan Tak Berizin

Bobby meminta agar OPD terkait dan kecamatan untuk saling berkolaborasi untuk menertibkan gedung yang dibangun tanpa maupun tidak sesuai IMB. Sebab, masih banyak bangunan di Kota Medan yang tidak sesuai dengan IMB. Bahkan, tidak memasang plang IMB pada saat pembangunan dilakukan.

Selain menyalahi aturan, hal tersebut tentu sangat merugikan Pemkot Medan. Bobby mengatakan, pihaknya akan membuat intensif terkait kepling untuk melakukan pendataan.

"Mari kita gotong royong tingkatkan PAD. Camat bisa menugaskan kepala lingkungan untuk mendata bangunan atau rumah yang tidak sesuai dengan izinnya. Kita akan buat aturan tentang intensif para kepling yang melakukan pendataan," kata Bobby.

Sebabkan PAD Kota Medan Turun

Sementara itu, Kepala Balitbang Kota Medan, Irwan Ritonga menyampaikan bahwa seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan terkait IMB, tentunya OPD yang menangani IMB sekaligus mengawasinya harus menegak peraturan sesuai dengan Perda dan Perwal tersebut. Tetapi yang terjadi di lapangan justru berbeda.

Masih banyak ditemukan bangunan masyarakat, baik itu rumah maupun rumah toko (ruko) yang tidak memiliki maupun menyalahi IMB. Ini menjadi salah satu penyebab turunnya PAD Kota Medan.

“Sebagian masyarakat yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mau memasang plang IMB di lokasi bangunan atau tidak memiliki IMB serta bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, tentunya dapat menimbulkan potensi kebocoran PAD Kota Medan," jelas Irwan. (mdk/far)