Dpr

Keputusan ini diambil lantaran masa sidang kali ini dinilai terlalu singkat untuk membahas revisi yang bersifat krusial.

Edi Purwanto kembali mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek online untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis.

Dewi menyoroti bahwa pelecehan seksual di ruang medis adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang sangat merugikan korban secara fisik dan psikologis.

Kebijakan tersebut lahir sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk beralih dari konsumsi plastik sekali pakai menuju kebiasaan penggunaan wadah minum

Puan menilai penjelasan tersebut penting dan bisa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rapat kerja bersama DPR.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

Perdebatan terjadi saat Prabowo mengira poin krusial yang menjadi perdebatan dalam RUU TNI hanyalah soal penambahan usia pensiun.

Sahroni menekankan pentingnya kepekaan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

DPR RI meminta adanya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan

DPR meminta pemerintah merespons cepat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor 32 persen.

Apakah dukungan Megawati terhadap pengesahan UU TNI menandakan sinyal PDIP akan bergabung dengan pemerintahan?

Revisi UU TNI tidak akan mengurangi supremasi sipil, tetapi tetap berlandaskan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi UU TNI.

DPR RI akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Komisi I DPR masih fokus membahas rancangan revisi Undang-Undang TNI hingga menjadi sorotan tajam hingga hari ini, Senin, 17 Maret 2025.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran di Komplek Parlemen, Senayan

Sufmi Dasco dan pimpinan Komisi I DPR RI menggelar diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas Revisi UU TNI.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta polisi bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan melalui organisasi masyarakat (ormas).

Meskipun TNI akan dilibatkan dalam penanganan narkoba, keterlibatan mereka tidak mencakup penegakan hukum.