Pemerintah resmi memberikan insentif fiskal berupa Penurunan Tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor. Upaya ini dilakukan untuk mendongkrak industri manufaktur yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19. Sektor manufaktur sendiri memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 19,88 persen.

Industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Guna menggairahkan kembali pertumbuhannya dan memacu kontribusinya terhadap perekonomian nasional, diperlukan langkah strategis yang tepat seperti pemberian relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemerintah Jokowi telah memperpanjang insentif perpajakan hingga Juni 2021. Anggaran untuk insentif ini pun telah disediakan sekitar Rp42 triliun untuk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi pandemi Covid-19. Perpanjangan insentif pajak berlaku hingga 30 Juni 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama memaparkan berbagai insentif pajak dalam rangka penanganan covid-19 yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengusulkan kebijakan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen oleh Pemprov DKI Jakarta bisa diperpanjang hingga akhir 2021. Mengingat saat ini kondisi keuangan pengusaha transportasi di ibu kota masih merugi.

Industri otomotif memiliki kontribusi sekitar 10 persen terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu efek domino dari kegiatan produksi industri otomotif sangat besar bagi industri pendukung di bawahnya.

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro terus mendorong pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di industri kesehatan dalam negeri. Salah satunya dengan menyediakan insentif menarik bagi perusahaan farmasi yang melakukan kegiatan Research and Development (R&D) tentang OMAI.

Hamdani menuturkan skema pengurangan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi ini telah ditentukan mekanisme pengurangan pajak dengan memberikan batas tertinggi. Sehingga batas pengurangan pajak daerah tidak boleh lebih dari ketentuan yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kebijakan stimulus perpajakan untuk dunia usaha. Pada media cetak, menkeu menjelaskan sudah ada kelonggaran PPN untuk bahan baku. Adapun kebijakan in, kata Menkeu Sri Mulyani, tidak hanya berlaku untuk industri media, melainkan industri dan bisnis lainnya.

Awalnya, stimulus PPh 21 tersebut ditujukan bagi pekerja, dan bukan untuk operasional perusahaan. Di mana, karyawan mendapatkan relaksasi PPh 21 yang ditanggung pemerintah (P-DTP). Namun karena ada kendala, maka pemerintah mengalihkan pada subsidi gaji untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.

Kementerian Keuangan belum dapat memastikan perpanjangan diskon PPh 25 pada 2021. Namun demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu tidak menampik bahwa stimulus ini merupakan yang paling laris.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rofik Hananto, mengkritik belanja perpajakan pemerintah di 2019 yang mencapai Rp600 triliun. Menurutnya, besarnya insentif perpajakan tersebut belum memberi dampak maksimal bagi penerimaan negara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan memberikan sejumlah stimulus baru bagi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di kuartal III dan IV. Pertama, akan memberikan tambahan bansos untuk program keluarga harapan (PKH) berupa beras 15 Kilogram (Kg).

Nuh mewakili Dewan Pers menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberi perhatian terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut sebanyak 365.831 wajib pajak (WP) telah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai bentuk upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2020.

Nasir menambahkan bahwa pemerintah juga perlu menyampaikan kendala yang dihadapi dengan jenderal pajak dalam membangun basis data dan sistem administrasi perpajakan core tax administration system. Serta sistem pendukung operasional administrasi perpajakan.

Dari jumlah tersebut, mayoritas wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal relaksasi pengenaan pajak berasal dari sektor perdagangan yakni mencapai 190.230, diikuti sektor industri sebanyak 49.378 wajib pajak.