Saat ini, terdapat dua kelompok besar insentif, pertama adalah support pajak untuk penanganan pencegahan Covid-19, dan kedua adalah insentif pemulihan pajak untuk dunia usaha.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambah jumlah bidang usaha yang memperoleh pembebasan pajak akibat pandemi Virus Corona. Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif perpajakan kepada Sektor Industri Manufaktur, sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 23/PMK.03/2020 yang berlaku pada 1 April 2020.

Sektor yang akan mendapatkan paket stimulus tersebut diperluas sesuai dengan relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah memberi kompensasi pemotongan pajak bagi swasta yang membangun infrastruktur milik pemerintah dengan skema penggunaan dana milik swasta murni. Ini diperlukan untuk memastikan agenda infrastruktur strategis dapat tetap jalan.

Pemerintah siap meluncurkan Stimulus Fiskal Jilid II guna menangkal wabah virus corona yang telah menyebar di Indonesia. Insentif baru itu berupa keringanan bagi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday dan yang kedua adalah cost based incentive berupa super tax deduction.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menunggu putusan Kementerian Keuangan terkait pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk insentif maskapai penerbangan terkait virus corona. Salah satu insentif yang akan diberikan rencananya pengurangan biaya pendaratan yang saat ini berkisar di Rp 60 juta.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mewaspadai investasi tumbuh melambat di bawah 5 persen tahun ini. Menurutnya, pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen namun tidak dengan investasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah pun menggelontorkan berbagai insentif.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Termasuk kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan organisasi yang bergiat di sektor pendidikan alias KOP (komunitas dan organisasi pendidikan).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan realisasi insentif pajak untuk tax allowance dan tax holiday telah mencapai Rp804 triliun. Masing-masing insentif tersebut terealisasi sebesar Rp 285 triliun dan Rp519 triliun. Untuk tax holiday, hingga kini sudah tercatat sebanyak 44 wajib pajak yang memanfaatkan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan. Apalagi dalam menghadapi tekanan pelemahan ekonomi global. Pemerintah, lanjut dia, mengakui bahwa dalam tekanan ekonomi global seperti sekarang, pelaku usaha membutuhkan ruang bergerak.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengklaim sudah memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha sepanjang 2018 hingga mencapai ratusan triliun Rupiah. Ini dilakukan sebagai salah satu langkah mendorong iklim investasi di Tanah Air.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Siddhi Widyapratama meminta pemerintah untuk tidak menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Sebab, bagi dia ada yang lebih penting dari itu, yakni pemberian insentif kemudahan dalam membayar pajak.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kondisi ekonomi. Beberapa hal dalam ekonomi makro khususnya impor, penjualan sektor manufaktur, dan penerimaan pertambangan lah yang kemudian membuat penerimaan pajak meleset dari target.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut revisi aturan tax holiday beberapa waktu lalu langsung berdampak pada investasi yang masuk ke Indonesia. Sejak revisi aturan ini berlaku, sudah ada 31 Wajib Pajak Badan yang telah menikmati fasilitas tax holiday.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pemberian insentif super deduction sebesar 200 persen. Insentif pajak ini diberikan bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Abdul Rochim, mendorong agar insentif pajak bagi sektor industri yang berinvestasi terhadap pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan (R&D), yakni Super Deductible Tax, untuk segera diterbitkan.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Abdul Rochim, mengatakan pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) pada industri oleokimia telah berhasil mempermudah kegiatan bisnis di sektor tersebut.