Keuntungan perusahaan yang modalnya berasal dari uang hasil kejahatan juga bisa dirampas oleh negara.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut menyoroti kabar keterlibatan 25 artis dalam kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Hasil temuan ini heboh usai Indonesian Audit Watch (IAW) menyampaikan tidak hanya artis inisial R diduga terlibat Rafael.

Komisi III DPR memastikan tidak menghalang-halangi pembahasan dan pengesahan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Sebab hal itu merupakan sebuah keharusan.

Presiden Jokowi mendesak RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan. Menkumham, Yasonna Laoly mengatakan, harmonisasi draf RUU telah selesai pada 8 Maret 2023. Terbaru Ketua Komite TPPU, Mahfud MD mendorong, DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Jokowi mengungkapkan, UU Perampasan Aset bisa memudahkan dalam menindak pidana korupsi. Sebab, regulasi itu memiliki payung hukum yang jelas.

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mendorong RUU Perampasan Aset segera digolkan. Salah satu tujuannya adalah agar negara bisa melakukan perampasan aset milik obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini pernah diajukan ke DPR pada tahun 2021, namun tak kunjung dibahas. Di tahun 2022, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini kembali diajukan pemerintah melalui Kemenkumham, hingga akhir tahun 2022 belum ada kepastian terkait pengesahannya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak hanya menyangkut soal tindak pidana korupsi.

Presiden Joko Widodo senantiasa memantau perkembangan proses perkembangan pengesahan RUU Perampasan Aset.

PPATK menilai RUU itu penting dalam rangka mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset,

Presiden Jokowi akan kembali mengajukan RUU Perampasan Aset untuk dibahas DPR setelah RUU itu tidak dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Jokowi ingin penegakan hukum berkeadilan bisa terwujud secara profesional dan akuntabel.

Mahfud mendukung penuh percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, tentunya dengan tetap melakukan penegakan hukum pidana selama memang ditemukan adanya fakta tindak pidana.

Selama ini, pemerintah tidak cukup serius dalam mendorong RUU tersebut, sehingga RUU Perampasan Aset tersebut terbengkalai dan tak kunjung disahkan sejak 2008.

Dia menyebut, setiap tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti tindak pidana korupsi, pendanaan terorisme, narkoba, hingga ilegal loging telah dianalisis oleh PPATK.