Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan KPK dan PPATK.

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Mahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Komitmen untuk pemberantasan korupsi juga akan dilakukan terhadap kader PSI.

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.