Kominfo menjelma jadi lembaga superbody internet

Merdeka.com - Niat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin 'membersihkan' konten internet dari unsur pornografi, perjudian, dan lainnya nampaknya bakal menemui ganjalan. Karena dengan metode TRUST+, Kominfo, khususnya Ditjen Aplikasi Telematika bakal menjadi lembaga superbody yang bisa memblokir situs apa saja.

Monopoli Kominfo sebagai pengawas konten internet tentunya merupakan suatu kemunduran, di saat masyarakat Indonesia mulai sedikit menikmati kebebasan menulis dan berekspresi di social media maupun blog.

Kominfo bisa menutup dan memblokir situs atau pun link apa saja yang dianggapnya melanggar aturan, sehingga yang dikhawatirkan adalah kebebasan berekspresi di internet bakal dibungkam karena definisi situs terlarang pun masih bias mengingat tidak ada ukuran apakah suatu situs tersebut masuk kategri pornografi, perjudian, atau tidak.

Yang dikhawatirkan adalah pemerintah langsung asal tutup saja situs-situs yang sekiranya bertentangan dengan pemerintah, maupun mengganggu kepentingan pengusaha atau politikus tertentu, atau pun mengganggu pencitraan penguasa.

Karena, dasar dalam TRUST+ adaah adanya pelaporan dari masyarakat. Pemegang atau pun administrator TRUST+ ini lah yang benar-benar merupakan seseorang yang memiliki power sangat besar, alias superbody.

Sistem TRUST+ menerapkan mekanisme kerja adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama), serta menerima informasi-informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S. Dewa Broto, Kominfo tetap perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu pun, katanya, akan diverifikasi agar unsur-unsur peraturannya terpenuhi.

"Karena verifikasi pula ada beberapa situs yang memang unsur pelanggaannya tidak terpenuhi kemudian dapat dinormalisasi kembali," kata Gatot.

Kementerian Kominfo telah membuka posko pengaduan masyarakat melalui alamat email aduankonten@mail.kominfo.go.id.

Konten negatif yang masuk dalam pemblokiran adalah konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.11/2008 tentang ITE. Pemblokiran wajib dilakukan oleh para ISP (Internet service provider).

Ketentuan konten internet yang masuk dan lolos TRUST+ atau tidak itulah yang menjadikan Kominfo bisa memblokir konten apa saja. Akan lebih bijaksana bila pemegang kendali TRUST+ terdiri dari berbagai macam stakeholder internet.