Pengamat sebut Kemkominfo Bisa Dapat Tambahan PNBP Jika Evaluasi Penyelenggara BWA
Merdeka.com - Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana segera melakukan evaluasi 10 tahun pertama bagi penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) di frekuensi 2.3 GHz.
Penyelenggara BWA 2.3 GHz yang masih ada saat ini hanya PT Berca Hardaya Perkasa. Itu pun kondisinya tak jelas. Padahal ketika pemerintah membuka lelang peluang usaha BWA 2.3 GHz di 15 zona, setidaknya 8 perusahaan yang memenangkan tender.
Sekretaris Jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohammad Ridwan Effendi angkat bicara. Menurutnya, sangat kecil kemungkinannya penyelenggara telekomunikasi BWA 2.3 GHz tidak akan dapat bersaing dengan operator selular dengan teknologi GSM.
-
Siapa yang menyatakan siap menunggu aturan dari pemerintah terkait kecepatan internet minimal 100 Mbps? VP Corporate Communication & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan pihaknya secara infrastruktur sudah siap dan menunggu aturan yang ada dari pemerintah.
-
Kecepatan internet minimal apa yang ingin diterapkan Menkominfo untuk fixed internet broadband? 'Internet ini merupakan kebutuhan pokok, kenapa masih menjual 5 Mbps, 10 Mbps untuk fixed internet broadband? Kenapa tidak langsung menjual 100 Mbps? Makanya, saya akan buat kebijakan untuk mengharuskan mereka menjual fixed internet broadband dengan kecepatan 100 Mbps,'
-
Kenapa Menkominfo ingin membuat regulasi khusus untuk kecepatan internet? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24,9 Mbps. Angka itu bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
-
Kapan Telkomsel memperkirakan puncak lonjakan trafik internet di tahun ini? Dibandingkan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri tahun sebelumnya, Telkomsel memperkirakan kenaikan trafik mencapai 14,63% lebih tinggi, dengan payload tertinggi sebanyak 60,10 PB (Peta Byte) pada puncak RAFI tahun ini.
-
Bagaimana tanggapan Telkomsel terkait rencana Menkominfo membuat regulasi kecepatan internet minimal 100 Mbps? 'Kita tinggal nunggu aturannya seperti apa, tapi itu kan dikembalikan ke pelanggan semoga economy of skill nya dapet lah,' Menurut Saki, dengan kecepatan minimal 100 Mbps sangat mungkin. Ia menyontohkan pelanggan IndiHome yang sudah memiliki opsi 100 Mbps. 'Intinya dari kami, tinggal tunggu dari pemerintah regilasinya sepetti apa,' ujar dia.
"Ini dapat dilihat dari banyaknya penyelenggara BWA 2.3 GHz yang mati, kalah bersaing dengan penyelenggara selular seperti Smartfren yang memiliki frekuensi sama di 2.3 GHz," jelas Ridwan.
Contohnya saja Berca. Dari 15 zona yang dilelang pemerintah, Berca menguasai 8 zona yang terdiri dari 21 provinsi dan 298 kabupaten kota. Namun kenyataannya yang di bangun Berca hanya di 8 kota saja selama 10 tahun.
Ridwan meminta kepada Menkominfo Johnny G Plate untuk dapat mengevaluasi penuh pembangunan jaringan yang telah dilakukan Berca. Menurut Ridwan dengan waktu 10 tahun yang telah diberikan ke Berca, seharusnya mereka sudah membangun di hampir seluruh zona yang mereka menangkan.
"Harusnya perusahaan yang tidak komit pada pembangunan jaringan seharusnya tidak layak diperpanjang izinnya. Mereka tidak ingat kalau perusahaan telekomunikasi harus memiliki high capex dan high intensif. Dari komitmen pembagunan yang dibuat dan dengan kenyataannya, itu sudah cukup menjadikan bukti bahwa Berca tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan layanan telekomunikasi untuk masyarakat," kata Ridwan.
Peluang PNBP
Selain terkait dengan pembangunan jaringan, dengan masih adanya Berca yang menguasai frekuensi 2300 Mhz sebesar 30 Mhz, Ridwan mengatakan bahwa negara memiliki peluang kehilangan potensi peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang lebih besar jika dibandingkan dengan frekuensi BWA dilelang lagi bagi penyelenggaraan seluler, dan ini pada akhirnya juga akan bermanfaat untuk mendukung keuangan negara, mengingat saat ini Kementerian Keuangan tengah membutuhkan pemasukan baik itu dari pajak maupun PNBP untuk mendukung program pemerintah.
"Frekuensi yang ditempati oleh penyelenggara BWA saat ini baik yang kosong maupun ditempati Berca sama besarnya dengan yang dimenangkan Telkomsel di tahun 2017, di mana pada tahun 2017 Telkomsel membayar Rp 3 triliun. Tahun selanjutnya Telkomsel membayar PNBP ke negara sebesar Rp 1 triliun," terang Ridwan.
Di tahun 2017 dan 2018 yang lalu Kemkominfo berhasil membukukan PNBP tertinggi yaitu mencapai Rp 17,8 triliun dan Rp 17,7 triliun. Padahal di tahun 2016 PNBP dari sektor Kominfo hanya Rp 14,7 triliun, hal ini diperoleh atas kegiatan pemerintah melelang frekuensi 2.3 GHz untuk seluler pada tahun tersebut.
Hal ini belum termasuk peningkatan pajak dan PNBP jenis lainnya, mengingat penyelenggara seluler memiliki skala bisnis (baik pendapatan maupun pengeluaran) yang lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara BWA. (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaGara-gara kecepatan internet Indonesia masih kalah dengan negara tetangga, Menkominfo mau buat regulasi khusus.
Baca SelengkapnyaIni insentif yang diterima operator seluler yang mau bangun jaringan 5G.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaYang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan akses internet.
Baca SelengkapnyaOleh sebab itu, Menkominfo Budi Arie membentuk satgas khusus percepatan pembangunan BTS 4G.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini sedang menggodok kapan lelang frekuensi bisa dilakukan.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika per 1 September 2024 telah memutus akses terhadap lebih dari 3.367.632 konten judi online bekerja sama instansi terkait.
Baca SelengkapnyaPeninjauan PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari BSSN untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca SelengkapnyaKominfo melalui BAKTI melanjutkan proyek BTS 4G pada anggaran 2024.
Baca Selengkapnya