Tindakan Kongkret China Dukung Palestina, Benarkan Perlawanan Bersenjata Hingga Damaikan Hamas-Fatah
China menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada Palestina selama konflik dengan Israel.
Tindakan Kongkret China Dukung Palestina, Benarkan Perlawanan Bersenjata Hingga Damaikan Hamas-Fatah
China menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam memberikan dukungan kepada Palestina selama konflik dengan Israel.Negeri Tirai Bambu selalu lantang di setiap sidang PBB untuk segera memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina di organisasi tersebut.
Mengutip dari ANTARA, Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Jumat, 10 Mei 2024 mendukung peninjauan ulang Dewan Keamanan (DK) PBB atas keanggotaan penuh Palestina di PBB dan mendesak Amerika Serikat agar tidak menghalangi proses.
"China mendukung peninjauan ulang awal Dewan Keamanan atas pengajuan Negara Palestina sebagaimana diamanatkan oleh resolusi DK, dan mengharapkan negara terkait untuk tidak membuat penundaan atau rintangan lebih lanjut,” kata Fu di Balai Sidang Umum PBB.
Majelis Umum PBB pun mengadopsi resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat bergabung usai meraih dukungan 143-9 dan 25 abstain.
Palestina mendapatkan lebih banyak hak sesuai status keanggotaannya sebagai "Negara Pengamat Permanen" usai menyandang sejak 2012 lalu.
China juga selalu berupaya menjadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Seperti pada konflik Israel-Palestina.
"Jalan keluar dari konflik ini terletak pada penerapan solusi dua negara dan pendirian sebuah negara Palestina yang merdeka," kata Kementerian Luar Negeri China.
Tak hanya itu, China juga selalu aktif memberikan aksi nyata dalam mendukung perjuangan Palestina. Apa saja?
Dukung Perlawanan Bersenjata Rakyat Palestina
Mengutip middleeasteye, Rabu (24/7) China mendukung hak rakyat Palestina untuk menggunakan kekuatan bersenjata guna memerangi pendudukan Israel atas tanah mereka.
Bahkan mereka menolak aksi tersebut sebagai terorisme dan menganggapnya sebagai “hak yang tidak dapat dicabut dan berdasarkan hukum internasional”.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun sempat memberikan aspirasinya pada hari keempat dengar pendapat publik yang diadakan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda pada Kamis (22/2) lalu.
"Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk pembebasan mereka, hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk perjuangan bersenjata melawan kolonialisme, pendudukan, agresi, dominasi terhadap kekuatan asing tidak boleh dianggap sebagai tindakan teror," kata Zhang Jun.
Lebih lanjut, Jun menggambarkan penggunaan perlawanan bersenjata oleh Palestina sebagai tindakan yang sah dan bukan tindakan terorisme.
“Perjuangan yang dilakukan masyarakat demi pembebasan mereka, hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk perjuangan bersenjata melawan kolonialisme, pendudukan, agresi, dominasi terhadap kekuatan asing tidak boleh dianggap sebagai tindakan teror,” sambung Zhang Jun.
China menjadi salah satu dari perwakilan 52 negara yang menyampaikan pidato kepada ICJ mengenai pendudukan Israel atas tanah Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Selain Tiongkok, negara lain yang dijadwalkan berpartisipasi dalam dengar pendapat tersebut antara lain Hongaria, Prancis, Afrika Selatan, dan Mesir.
Badan-badan internasional, termasuk Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan Uni Afrika juga akan ambil bagian.
Israel tidak akan berpartisipasi tetapi telah mengirimkan observasi tertulis ke pengadilan.
Fasilitasi Pertemuan Hamas-Fatah
Pemerintah China memfasilitasi pertemuan faksi Palestina termasuk Hamas dan Fatah untuk menandatangani perjanjian “persatuan nasional” di Beijing pada hari Selasa (23/7) kemarin.
Pertemuan itu bertujuan mengakhiri perpecahan mereka dan menciptakan jaringan baru agar dapat bersama-sama memerintah Gaza pascaperang.
Hadir pula dua pejabat senior Hamas dan Fatah, Mousa Abu Marzouk dan Mahmoud al-Aloul serta Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
“Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional.”
“Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya,” kata pejabat senior Hamas Musa Abu Marzouk kepada wartawan.
Penandatanganan tersebut sekaligus mengakhiri dialog rekonsiliasi selama tiga hari antara 14 kelompok Palestina di Beijing.
Hamas dan Fatah sebelumnya telah bertemu di China pada bulan April untuk membahas upaya rekonsiliasi untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung selama 17 tahun.
Kedua kekuatan ini telah terlibat dalam persaingan politik selama beberapa dekade.
Setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2006, anggota Fatah bentrok dengan kelompok tersebut, sehingga Hamas menguasai sepenuhnya Jalur Gaza.
Faksi lain Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang berhaluan kiri mengatakan “Persatuan adalah senjata terkuat dalam menghadapi” agresi Israel.
“Rakyat kita saat ini tidak hanya menghadapi perang genosida, namun juga menghadapi akibat dari ketidakmampuan dan kekurangan politik komprehensif yang sudah berlangsung puluhan tahun.”
Ucap Wakil Sekretaris Jenderal Jamil Mezher.
