5 Dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin

Merdeka.com - Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan. Pemerintah memberi bocoran mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah memastikan harga premium akan dinaikkan sebesar Rp 2.000 per liter menjadi Rp 6.500 dan harga solar juga dinaikkan sebesar Rp 1.000 per liter menjadi Rp 5.500.

"Iya, premium Rp 2.000, solar Rp 1.000. nanti persisnya besok ya. Kan ini masih finalisasi pemerintah baru nanti dibahas lagi di DPR," ujar Armida yang ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

Guna menjaga tingkat inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah menyiapkan dana sebagai kompensasi kepada masyarakat. Besarannya diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

"Sekitar Rp 13-14 triliun, tergantung masa pemberian apakah 3 atau 4 bulan," ungkap Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Presiden, Jakarta.

Dana tersebut diambil dari APBN-P 2013 mendatang di mana terdapat potensi penghematan sebesar Rp 37 triliun. Dari jumlah itu, seluruhnya diberikan untuk memberikan proteksi bagi rakyat miskin berbentuk BLSM, beasiswa dan program kesejahteraan lainnya.

"Kemudian pembangunan infrastruktur juga tetap diadakan. Sisanya untuk menekan 2 hal, terutama menekan defisit anggaran yang sudah di atas 3,8 persen, kita harus tekan di bawah 3 atau 2,5 persen," paparnya.

Berdasarkan data yang sudah disusun Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuktahirkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penerima BLSM diperkirakan mencapai 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

"Atau ekuivalen dengan 62 atau 65 juta jiwa, atau sekitar 25-30 persen penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah," tandasnya.

Pengamat energi Kurtubi menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mencederai kehidupan masyarakat kecil. Dana kompensasi yang dijanjikan, menurutnya, diperkirakan juga tidak maksimal membantu masyarakat karena rawan akan benturan kepentingan politik menjelang pemilihan umum.

"Maka dari itu saya tidak setuju jika harga BBM dinaikkan saat ini," ujarnya pada merdeka.com di Jakarta, Senin (13/5) malam.

Setidaknya terdapat lima alasan mengapa kenaikan harga BBM sangat memberatkan kehidupan masyarakat kecil. Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Harga barang semakin mahal

Kebutuhan akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya.

Kurtubi menilai rencana kenaikan harga BBM menjelang hari raya Lebaran sebagai ketidakpekaan kebijakan dari pemerintah. Pasalnya, harga menjelang Lebaran kecenderungannya selalu mengalami kenaikan karena aspek permintaan yang meningkat.

Jika ditambah dari pengaruh kenaikan BBM maka kenaikan harga barang semakin gila-gilaan. "Saya tidak setuju kalau dinaikkan saat ini. Seharusnya kalau mau dinaikkan pada saat tahun lalu atau Maret kemarin pada saat besaran inflasi sedang rendah," ujarnya.

Daya beli masyarakat menurun

Kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Ini akan semakin memberatkan masyarakat kecil di saat momen kenaikan harga BBM berdekatan dengan hari raya Lebaran dan masa liburan sekolah.

Kurtubi mengatakan kenaikan harga BBM ini juga membuat apa yang diperjuangkan para buruh mengenai peningkatan UMR menjadi sia-sia. Buruh merepresentasi kalangan masyarakat kecil.

"Kenaikan UMR kemarin menjadi tak berarti karena uang lebih yang didapat oleh para buruh nanti akan setara dengan kenaikan harga barang," tuturnya.

Kemiskinan bertambah

Kurtubi menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada masyarakat kecil namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan.

Kompensasi yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan justru berpotensi dimanfaatkan oleh agenda politik. Pasalnya, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki masa pemilihan umum (pemilu).

"Orang miskin akan semakin bertambah karena ada kepentingan politik untuk pencitraan. Kompensasi justru mencederai demokrasi," jelasnya.

Menko Kesra Agung Laksono menyebutkan jumlah nominal BLSM yang akan diberikan ke masyarakat miskin per bulan. Besaran kompensasi per Rumah Tangga Sasaran (RTS) sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan. "Sekitar Rp 150.000 per RTS," katanya.

Pengangguran bertambah

Kurtubi menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat biaya produksi usaha bertambah. Hal ini menimbulkan pengusaha mengurangi beban usaha salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK tentunya akan menimbulkan angka pengangguran meningkat. Apalagi, tambahnya, rencana pembatasan konsumsi BBM yakni sebesar 0,7 liter per motor per hari dan 3 liter per mobil per hari akan membuat kondisi semakin parah.

"Semua rencana ini akan membuat gerak ekonomi terganggu. Pengangguran akan bertambah. Maka dari itu saya tidak setuju," ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah ingin menurunkan beban subsidi sebaiknya menggunakan cara konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Pemerintah sebaiknya konsentrasi pada pengembangan infrastruktur gas yang mana komoditas ini masih melimpah di bumi Indonesia.

Usaha kecil semakin terpukul

Usaha kecil menjadi sektor yang paling terpukul akibat dampak kenaikan harga BBM ini. Sektor ini mengalami penambahan beban produksi terbesar.

Dengan modal secukupnya ditambah beban produksi yang bertambah diyakini akan membuat sektor usaha kecil gulung tikar. "Usaha kecil banyak yang gunakan kendaraan untuk kendaraan operasional seperti antar barang. Itu akan membuat ongkos naik," tegasnya.

Ini menjadi dilema bagi usaha kecil. Pasalnya, jika usaha kecil berniat membebankan ongkos produksi pada produknya maka akan membuat volume penjualan menurun.

"Kalaupun akan dibebankan pada masyarakat, pangsa pasar usaha kecil juga didominasi oleh masyarakat kecil. Jadi intinya tetap akan kembali dampaknya pada masyarakat bawah," ungkapnya. (mdk/bmo)