5 Pekerjaan rumah tak selesai di 3 Tahun Jokowi-JK

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga dalam memimpin Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Sepanjang perjalanan tersebut, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

Bukan saja hanya ketimpangan antar lapisan masyarakat, namun juga ketimpangan antar daerah. Sebab, program pengentasan kemiskinan tidak membuahkan hasil secepat yang diharapkan.

"Ketimpangan masih menjadi sebuah tantangan besar. Tidak hanya ketimpangan antar lapisan masyarakat tetapi juga ketimpangan antar daerah," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (16/10).

Tingkat kemiskinan, menurut Suhariyanto, juga perlahan-lahan terus mengalami penurunan meskipun belum secepat yang diharapkan. Maka dari itu, dibutuhkan penajaman program penanggulangan kemiskinan agar pengentasan kemiskinan optimal.

"Kemiskinan juga menunjukkan hasil ada penurunan. Meskipun belum secepat yang diharapkan. Pembangunan manusia secara umum membaik," tuturnya.

Selain kemiskinan, mana lagi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Jokowi-JK. Berikut merdeka.com merangkumnya.

Biaya logistik

Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober mendatang. Meskipun telah melewati setengah masa pemerintahan, namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti biaya logistik yang masih terbilang mahal.Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap ke depan pemerintah dapat memotong setengah biaya logistik yang ada saat ini. Di mana, saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 14,1 persen."Memang tidak semua langsung bisa kayak Jepang tapi kalau bisa dipotong dari 14,1 persen jadi 8 persen ini kan bagus sekali," ujar Menko Luhut di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10).Menko Luhut mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk memperkecil biaya logistik dengan menghilangkan double handling (penanganan ganda) di Pelabuhan. Nantinya, pemerintah akan melakukan koordinasi terkait pelabuhan-pelabuhan yang double handlingnya dapat dihilangkan."Misalnya pelabuhan, double handling kalau bisa dipotong saja. Tapi setiap pelabuhan itu enggak sama modelnya, setiap pelabuhan ini beda-beda modelnya, strukturnya beda. Tapi ini akan segera kita munculkan," jelasnya.Menko Luhut yakin dengan memotong biaya logistik disparitas harga di berbagai wilayah pun dapat ditekan. Mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, menargetkan sebesar 20 persen disparitas harga pangan dapat ditekan dengan menurunkan biaya logistik."Kalau angka kira kira 14 sampai 20 persen. Itu cukup bagus sih. Tapi kalau makin banyak lagi logistik base dan kapal makin baik, jadi bisa makin tinggi. Tapi kita juga enggak mau ini BUMN aja, kita mau swasta juga ikut," tandasnya.'

Harga gas untuk industri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui harga gas industri dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi. Sehingga, tidak heran apabila hal tersebut banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha di sektor perindustrian."Yang banyak dipersoalkan dan belum dapat yaitu sekarang masih terus mengeluh karena ada sejumlah industri yang cukup banyak terpengaruh oleh tingginya harga gas, merasa daya saing mereka terpengaruh," ujar Darmin di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).Darmin mengatakan ada berbagai faktor yang menyebabkan harga gas industri masih bervariasi. Di antaranya adalah perbedaan biaya eksploitasi gas di setiap daerah."Memang persoalan gas ini semestinya Kementerian ESDM. Tapi dari data yang ada memang gas ini sangat bervariasi harganya, tergantung pada waktu dia dieksploitasi, biayanya seperti apa dia keluarnya," jelasnya.Darmin menambahkan rentang harga gas terpaut lebar, membuat harga gas sulit untuk dipukul rata di seluruh wilayah. Dia mencontohkan harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara yang berbeda dengan wilayah lain."Gas ke Sei Mangkei kami sudah bahas panjang lebar akhirnya hanya bisa turun dari USD 13,5 (per MMBTU), jadi hanya USD 10 (per MMBTU), padahal diminta hanya USD 9 (MMBTU). Ya pasti teriak-teriak terus dia," kata Darmin.Melihat hal tersebut, SKK Migas dan Kementerian ESDM dinilai perlu melakukan evaluasi. Sebab, kedua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mengkaji nilai yang digelontorkan dalam menghasilkan gas."Saya kemarin-kemarin tanyakan ke (Menteri ESDM) Jonan solusinya apa Sei Mangkei. Boleh enggak impor? Ya memang agak ironis kita ada gas. Kalau bawa dari Sei Mangkei ceritanya agak beda. Kayaknya salah satu yang kami sarankan adalah itu. Kalau dia di atas yang dikeluarkan produksi yang di dalam ya impor saja," tandasnya.

Tanah terlantar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penanganan lahan terlantar masih menjadi tantangan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lahan-lahan terlantar tersebut hingga kini masih terus didata oleh pemerintah."Yang belum berjalan baik adalah menyelesaikan tanah terlantar. Ini masih dikumpulkan terus," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/10).Darmin mengatakan di Pulau Jawa sendiri, sebanyak 2,4 juta hektar lahan tidak dikelola dengan maksimal. Kedepan, pengelolaan lahan tersebut diberikan kepada masyarakat secara berkelompok untuk dikelola secara bersama-sama."Di Pulau Jawa jangan dikira tidak banyak tanah negara yang tidak dipakai rakyat, perhutanan di sana ada 2,4 juta hektar. Kita sedang identifikasi itu untuk dibolehkan masyarakat berusaha di situ tapi bukan sembarangan, harus kluster," jelasnya.Darmin menambahkan, nantinya masyarakat yang mengelola lahan tersebut juga akan dibekali dengan pelatihan penanganan saat akan bertanam, panen dan pasca panen. Sehingga hasil pertanian yang dihasilkan dapat disalurkan dan diserap dengan baik oleh pasar."Mereka boleh usulkan, kalau tanam cabai ya cabai, sayur ya sayur, jagung ya jagung. Kita boleh melilih tapi kerjanya tetap kelompok kluster. Jadi ada koperasi, yang ditanam apa sama jangan kemudian masing-masing tanem sendiri, enggak akan bagus hasilnya. Jadi harus ada pelatihan penanganan panen dan pasca panen nya seperti apa," tegas Darmin.

Infrastruktur desa

Ekonom Faisal Basri memberikan tanggapan terhadap kiprah Pemerintah Jokowi-JK yang akan genap berusia 3 tahun pada 20 Oktober 2017. Di samping cukup banyak prestasi yang diraih, dia pun menitipkan beberapa catatan untuk diperhatikan. Salah satu poinnya adalah pengentasan kemiskinan.Menurutnya, berdasarkan data Bank Dunia, saat ini ada kelompok masyarakat Indonesia yang berada pada kondisi rentan terhadap kemiskinan. Ada kelompok masyarakat yang digolongkan ke dalam kategori 'vulnerable poor'. Kelompok ini amat rentan terhadap goncangan ekonomi."Jadi ada extreme poor, moderate poor dan vulnarable poor, dan ada secure group, dan ada middle class. Extreme poor, moderate dan vulnarable itu jumlahnya 70 persen. Memang, jumlah masyarakat miskin turun, tapi yang vulnerable poor itu tidak turun-turun. Jadi dia tidak miskin tapi rentan. Kalau ada apa-apa, jatuh dia ke kemiskinan," ungkapnya di Hermitage Hotel, Jakarta, Senin (16/10).Dia menegaskan Presiden Jokowi seharusnya lebih memerhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti jalan tani yang dapat menyokong kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pedesaan ini, kata Faisal, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa, dan juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil-hasil pertanian."Itu solusinya bukan jalan tol, infrastruktur yang dibangun Jokowi. Tapi infrastruktur di desa. Jadi, infrastruktur desa, pembangunan masyarakat desa. Bagaimana membangun dari pinggiran tapi yang dibangun jalan tol. Bingung," katanya.Selain itu, dia juga berharap Jokowi dapat menunda belanja untuk pembangunan infrastruktur. Alasannya, sudah tercium indikasi terjadi defisit anggaran yang melebihi batas yang telah digariskan Undang-undang, yakni sebesar tiga persen jika pembangunan infrastruktur tetap jalan."Krisis kecil akan terjadi kalau Pak Jokowi tidak mau potong belanja infrastrukturnya. Karena kalau tidak dipotong kemungkinan besar defisitnya akan menjadi tiga persen dan itu tidak boleh," tegas Faisal Basri.Atas pertimbangan itulah, dia meminta Jokowi berani menunda belanja infrastruktur. Selain itu, Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menambahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran dapat pula membebankan BUMN."Saya tidak bisa sebut. Yang masalah adalah BUMN, yang banyak ditugaskan untuk membangun macam-macam yang melebihi kemampuannya. Mau tidak mau pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan kondisi ini terus menerus," katanya.

Transportasi

Pemerintah Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiganya memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2018. Program pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini.Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah saat ini fokus untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas di seluruh Indonesia.Namun, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya pada aspek fisik saja, tapi yang juga fungsi dan turut menyokong perekonomian serta memenuhi kebutuhan masyarakat."Kalau pembangunan tentunya ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati. Satu target terukur, misalnya Patimban dibangun untuk mendatangkan terminal mobil karena pabrik mobil di Bekasi kan banyak. Kertajati kita bangun untuk haji. Kita akan konsentrasi tahun depan selesai agar haji yang selama ini susah akan ke sana. Ini yang menjadi keinginan kita agar fungsi fasilitas bisa selesaikan masalah," ujar Budi di Redtop Hotel, Jakarta, Senin (16/10).Peningkatan kualitas tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga mengembangkan Indonesia dari daerah tempat proyek tersebut dibangun. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang digalakkan Pemerintah Jokowi juga bertujuan untuk memberikan layanan yang makin baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman dalam menggunakan sarana-sarana umum."Untuk Kereta Api, kita detail bahas bagaimana angkutan massal di Jakarta bisa mengangkut masyarakatnya, bukan saja dengan proyek triliunan Rupiah tapi bagaimana orang beralih dari angkutan motor, mobil kecil ke angkutan massal," katanya.Untuk itu, Budi berharap pembangunan tersebut dapat mengatasi masalah yang selama ini sering dijumpai masyarakat. "Amanah ke saya adalah menciptakan konektivitas. Kita bukan hanya bangun fungsinya. Ini yang menjadi passion kita agar fungsi fasilitas bisa selesaikan masalah," jelas Budi.