5,62 Persen Anggaran Pemkab Banyuwangi Difokuskan Tekan Inflasi

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5,62 persen untuk pengendalian inflasi tahun. Alokasi tersebut lebih besar dari yang dianjurkan pemerintah pusat yakni 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Pemkab Banyuwangi tidak hanya mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum (DAU, DBH dan DBH CHT) namun 5,62 persen DTU kami," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (15/9).

Ipuk menuturkan dana pengalokasian tersebut nantinya akan digunakan untuk program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi. "5,62 persen DTU kami alokasikan untuk mendukung beberapa program," imbuhnya.

Ipuk menjelaskan Pemkab Banyuwangi memberikan fasilitasi penyediaan jasa angkutan pelajar. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran keluarga melalui bantuan transportasi gratis untuk pelajar dan umum.

"Ini diberikan kepada penerima manfaat keluarga sehingga mampu menekan pengeluaran belanja transportasi keluarga baik untuk keperluan sekolah maupun keperluan umum," kata dia.

Angkutan gratis juga diberikan kepada wisatawan. Ipuk mengatakan angkutan wisata gratis diharapkan bisa terus menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi di Banyuwangi karena mengurangi pengeluaran belanja transportasi wisata bagi masyarakat.

Sementara itu, terkait pemberian insentif di sektor transportasi, Ipuk mengaku pihaknya masih dalam proses pembahasan. Baik untuk angkutan umum maupun angkutan barang khususnya sembako.

"Terkait insentif angkutan umum dan barang khususnya sembako saat ini masih dalam proses pembahasan karena kami berharap kebijakan ini masih tetap berpegang pada regulasi," kata dia.

Meski begitu, pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung transportasi. Mengingat ini sangat berperan vital dalam mendukung kelancaran distribusi komoditas yang juga mempengaruhi pencapaian angka inflasi.