Ada Aturan Carbon Capture Storage, Pemerintah Harus Jaga Harga Listrik Tetap Terjangkau
Saat ini, belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan.
Teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di tanah air.
Ada Aturan Carbon Capture Storage, Pemerintah Harus Jaga Harga Listrik Tetap Terjangkau
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan carbon capture storage (CCS) untuk menangkap peluang ekonomi, terutama sektor ketenagalistrikan.
- Luhut Pede Prabowo Subianto Lanjutkan Kelola Energi Hijau Indonesia di Masa Depan
- Aturan Tentang Carbon Capture Storage Ditargetkan Rampung Tahun Ini
- Pemerintah Jelaskan soal Carbon Capture and Storage, Pertanyaan Gibran ke Mahfud saat Debat Cawapres
- Tanya Regulasi Carbon Capture and Storage, Gibran Skak Mahfud: Tidak Menjawab, Mengambang
"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha," ujarnya dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (9/7).
Hal itu dikatakannya menyusul terbitnya dua regulasi penting terkait CCS, yaitu Perpres No 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Menurut dia, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di tanah air.
Expert Advisor PT ESSA Haposan Napitupulu menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.
merdeka.com
"Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery," katanya.
Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.
Saat ini, belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.
Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser menjelaskan bahwa implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.
"Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global," ujarnya.
Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri.
merdeka.com
"Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," katanya.
\Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero) Nurlely Aman menyatakan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.
Namun, dia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas.
Menurut dia, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.
- Bibit Waluyo Deklarasi Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Jangan Alergi sama Polisi dan Tentara
- Saat Prabowo Temui Sahabat Lama Raja Malaysia Sultan Ibrahim
- Dalami Kasus Pencurian Data Warga Bogor, Polisi Periksa Direksi Indosat Ooredoo
- Rocky Gerung Dipolisikan usai Sebut Gibran Kerap Terima Setoran Uang saat Jabat Wali Kota Solo
- Dikira Maling Oleh Warga, Pria di Jakbar Nekat Terjun ke Kali Pesing dan Tewas Tenggelam
-
Idris Rusadi Putra
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
