Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Tinggal Tunggu Restu Presiden Jokowi
Permen tentang implementasi penangkapan dan penyimpangan karbon tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.
![Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Tinggal Tunggu Restu Presiden Jokowi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/23/1721702528536-x8020f.jpeg)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah sedang menyelesaikan berbagai aturan turunan terkait implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Aturan tersebut nantinya berupa peraturan menteri (permen) dan tinggal mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.
- Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060
- Aturan Diteken Jokowi, Teknologi Carbon Capture Storage Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Perusahaan Pupuk
- Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
- Jokowi Teken Aturan Penyimpanan Karbon, Ini Fungsinya
"Salah satunya adalah dalam bentuk Permen, ini sudah selesai proses harmonisasi dan sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana dalam diskusi Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7).
Dadan mengatakan, saat ini di Kementerian ESDM memang sedang fokus untuk melakukan transisi energi untuk mendukung pencapaian net zero emisi di tahun 2060 atau lebih cepat.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi di sektor energi. Sebagaimana diketahui sektor ESDM ini ada dua sisi.
Dadan bilang di sektor ESDM yang memang menyebabkan emisinya sendiri, terutama jika menggunakan bahan bakar fosil.
Tapi di sisi yang lain, ada juga yang berpeluang berkontribusi untuk menurunkan emisi tersebut. Baik dalam bentuk penggunaan energi baru terbarukan atau dalam bentuk energi yang rendah karbon.
Termasuk sektor ESDM juga berkontribusi secara langsung dalam bentuk penyerapan, dalam bentuk penyimpanan dari karbon tersebut atau biasa dikenal dengan carbon capture and storage (CCS).
"Dalam rangka memenuhi kemampuan tersebut tentunya diperlukan adanya peran dari pelaku usaha," kata Dadan.
Untuk kebijakan ini telah terbit Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024. Aturan tersebut, kata Dadan, menjadi satu-satunya payung hukum untuk pengembangan kebijakan carbon capture and storage di dalam negeri.
"Untuk itu pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi, yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional," pungkasnya.
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024