Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Tinggal Tunggu Restu Presiden Jokowi

Permen tentang implementasi penangkapan dan penyimpangan karbon tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

carbon capture and storage (ccs)
Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Tinggal Tunggu Restu Presiden Jokowi
Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Tinggal Tunggu Restu Presiden Jokowi (©merdeka.com)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah sedang menyelesaikan berbagai aturan turunan terkait implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Aturan tersebut nantinya berupa peraturan menteri (permen) dan tinggal mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

"Salah satunya adalah dalam bentuk Permen, ini sudah selesai proses harmonisasi dan sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana dalam diskusi Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Dadan mengatakan, saat ini di Kementerian ESDM memang sedang fokus untuk melakukan transisi energi untuk mendukung pencapaian net zero emisi di tahun 2060 atau lebih cepat.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi di sektor energi. Sebagaimana diketahui sektor ESDM ini ada dua sisi.

Dadan bilang di sektor ESDM yang memang menyebabkan emisinya sendiri, terutama jika menggunakan bahan bakar fosil.

Tapi di sisi yang lain, ada juga yang berpeluang berkontribusi untuk menurunkan emisi tersebut. Baik dalam bentuk penggunaan energi baru terbarukan atau dalam bentuk energi yang rendah karbon.

Termasuk sektor ESDM juga berkontribusi secara langsung dalam bentuk penyerapan, dalam bentuk penyimpanan dari karbon tersebut atau biasa dikenal dengan carbon capture and storage (CCS).


"Dalam rangka memenuhi kemampuan tersebut tentunya diperlukan adanya peran dari pelaku usaha," kata Dadan.

Untuk kebijakan ini telah terbit Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024. Aturan tersebut, kata Dadan, menjadi satu-satunya payung hukum untuk pengembangan kebijakan carbon capture and storage di dalam negeri.

"Untuk itu pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi, yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Anisyah Al Faqir
Editor Anisyah Al Faqir
T
Reporter
    Tira Santia
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Jokowi Teken Aturan Penyimpanan Karbon, Ini Fungsinya
Jokowi Teken Aturan Penyimpanan Karbon, Ini Fungsinya

Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi CO2 dari berbagai sektor industri.

Presiden Jokowi
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Pajak Karbon
Aturan Diteken Jokowi, Teknologi Carbon Capture Storage Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Perusahaan Pupuk
Aturan Diteken Jokowi, Teknologi Carbon Capture Storage Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Perusahaan Pupuk

Perpres Nomor 14 Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memenuhi target iklim dalam nationally determined contribution (NDC).

Carbon Capture Storage
Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060
Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060

Komitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.

plta cirata
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Presiden Jokowi
Jokowi Wajibkan Hal Ini untuk Sektor Energi & Pertambangan
Jokowi Wajibkan Hal Ini untuk Sektor Energi & Pertambangan

Energi dan pertambangan, kata Jokowi, menjadi sektor yang paling terdampak apabila lingkungan buruk.

Presiden Jokowi
Tanam Tebu di Merauke, Jokowi: Kemandirian Pangan & Ketahanan Pangan Harus Jadi Konsentrasi
Tanam Tebu di Merauke, Jokowi: Kemandirian Pangan & Ketahanan Pangan Harus Jadi Konsentrasi

Jokowi mengatakan, tidak hanya pemerintahan saat ini, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi.

Presiden Jokowi
Satgas Karbon Bentukan Pemerintah dan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bakal Sulap Polusi Jadi Cuan
Satgas Karbon Bentukan Pemerintah dan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bakal Sulap Polusi Jadi Cuan

Satgas ini akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak.

KSP Moeldoko
Strategi Pemerintah Kejar Target 0 Emisi Karbon
Strategi Pemerintah Kejar Target 0 Emisi Karbon

Indonesia akan memperkuat konektivitas jaringan listrik guna mendongkrak fleksibilitas dan resiliensi energi.

net zero emission
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak

Sudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.

Prabowo Subianto
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah soal 'Neraka' Iklim: Suhu akan Capai Rekor Tertinggi 5 Tahun ke Depan
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah soal 'Neraka' Iklim: Suhu akan Capai Rekor Tertinggi 5 Tahun ke Depan

Jokowi meminta pemerintah daerah untuk waspada terhadap ancaman 'neraka' iklim.

Jokowi
26.000 Kontainer Barang Impor Tertahan di Pelabuhan, Jokowi Langsung Minta Aturan Direvisi
26.000 Kontainer Barang Impor Tertahan di Pelabuhan, Jokowi Langsung Minta Aturan Direvisi

Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.

Impor