Adik Prabowo Sebut Ada 300 Pengusaha Kelapa Sawit Ilegal, Tak Punya NPWP dan Rekening Bank di Indonesia
"Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat," ucap Hashim.
Pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku optimistis dengan masa depan APBN. Dia menjanjikan adanya sumber dana luar biasa untuk tambahan anggaran di masa mendatang.
Merujuk laporan dari Jaksa Agung Muda yang didapatnya, ada sekitar 300 pengusaha pemilik kebun nakal yang menjalankan bisnis secara ilegal. Beberapa di antaranya tidak memiliki NPWP dan tak punya rekening bank di Indonesia.
"Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama tapi tahun depan bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim dalam sesi bincang bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (23/10).
Hashim juga membawa kabar baik sebagai utusan khusus Presiden RI dalam COP 29 di Baku, Azerbaijan. Ia mengabarkan, menurut asesmen dan kajian dari PBB, hutan-hutan Indonesia bisa menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton.
"Dengan biaya/cost minimal USD 10 dolar per ton, mungkin kita bisa dapat lebih. Saya nanti di Baku akan omongkan, akan lelang. Kalau Saudi, Qatar, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi berminat, kita jual minimal USD 10 (per ton)," terangnya.
"Berarti apa, berarti itu USD 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp90 triliun kurang lebih dana baru," sambung Hashim.
Kabar Baik Berikutnya
Kabar baik berikutnya, berdasarkan kajian PBB bersama Jeff Bezos Foundation dan KLHK, ada tambahan sekitar 600 juta kredit karbon lagi yang bisa ditawarkan.
"Mungkin di kuartal kedua/ketiga, kita bisa dapat USD 6 miliar lagi. Berarti kita bisa dapat Rp190 triliun tambahan dana untuk masuk APBN," imbuhnya.
Sehingga menurut perhitungannya, alokasi anggaran bisa mendapat tambahan dana besar hingga ratusan triliun rupiah di tahun pertama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp190-Rp300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru," pungkas Hashim Djojohadikusumo.
